JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kelas menengah di Indonesia telah banyak menerima manfaat dari insentif pajak konsumsi selama dekade terakhir. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kelas menengah, serta kelompok-kelompok lebih tinggi dari kelas menengah, secara signifikan telah menikmati berbagai bentuk insentif pajak. “Kita dapat melihat bahwa kelas menengah dan ke atas memperoleh manfaat lebih banyak dari kebijakan ini,” ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, sejumlah insentif pajak yang diberikan meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa yang meliputi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, serta transportasi.
Dia menekankan bahwa sebagian besar anggaran untuk perlindungan sosial digunakan untuk pembebasan PPN dan subsidi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat di desil ke-5 hingga ke-10.
Contohnya, pada desil ke-5, pembebasan PPN mencapai Rp 8,5 triliun per tahun, dengan tambahan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 23,8 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp 14,3 triliun.
Sebaliknya, untuk desil ke-1 yang merupakan kelompok masyarakat termiskin, anggaran untuk bantuan sosial mencapai Rp 17,7 triliun, subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 15,5 triliun, serta pembebasan PPN senilai Rp 3,3 triliun.
Sementara itu, untuk desil tertinggi, atau kelompok masyarakat terkaya, pembebasan PPN tercatat sebesar Rp 31 triliun per tahun. Mereka juga menerima subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 18,5 triliun serta bantuan sosial senilai Rp 4,2 triliun per tahun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa konsumsi masyarakat tetap stabil melalui kebijakan-kebijakan ini,” ujar Sri Mulyani, menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Pernyataan Sri Mulyani ini menunjukkan bagaimana alokasi anggaran dan kebijakan perpajakan di Indonesia dirancang untuk mendukung berbagai lapisan masyarakat, dengan penekanan khusus pada pemanfaatan yang lebih besar untuk kelas menengah dan atas.
Komentar