JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina masih panjang. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus melakukan penindasan terhadap Palestina.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI pada Rabu (45/6/2024), Retno menyampaikan bahwa tindakan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza semakin memburuk. Retno menegaskan bahwa bangsa Palestina terusir dan diisolasi oleh Tel Aviv.
“Tanah Palestina makin digerogoti oleh Israel sehingga tanah yang menjadi hak bangsa Palestina makin berkurang atau shrinking. Penduduk terus terusir dan terbunuh,” ujarnya.
Retno juga menyebut bahwa Israel menuduh PBB dan organisasi turunannya yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA, sebagai pendukung milisi Hamas yang dianggap teroris oleh Tel Aviv.
“UNRWA dilemahkan dan dicap sebagai organisasi teroris. Gaza sudah menjadi wilayah yang tidak layak ditinggali dengan lebih dari 70% infrastrukturnya tidak berfungsi. Netanyahu mulai menolak solusi dua negara,” tambahnya.
Menurut Retno, Indonesia akan menggunakan segala cara untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di Dewan HAM PBB, Indonesia mendorong implementasi solusi dua negara dan meminta lebih banyak negara, terutama dari Uni Eropa, untuk mengakui Palestina.
“Setelah forum itu, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengakui kedaulatan Palestina. Slovenia juga ikut mengakui,” jelasnya.
Retno mencatat bahwa 144 negara sudah mengakui Palestina, sementara 49 negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara Uni Eropa, belum melakukannya.
Dari sisi kemanusiaan, Indonesia telah memberikan bantuan darat dan udara untuk kebutuhan masyarakat di Gaza. Namun, bantuan logistik terhambat karena beberapa donor, seperti Amerika Serikat, menghentikan pendanaan untuk UNRWA.
“Bantuan untuk UNRWA kami tingkatkan beberapa kali dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan.”
Retno meminta Israel untuk mematuhi keputusan Pengadilan Internasional dan menghentikan serangan ke Gaza. Dia juga mengharapkan Tel Aviv untuk mematuhi skema solusi dua negara seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Oslo.
“Dewan Keamanan PBB juga memiliki peran penting untuk memaksa Israel menjalankan keputusan Pengadilan Internasional dan mempercepat proses keanggotaan Palestina di PBB,” pungkasnya.
Komentar