JurnalPatroliNews – Jakarta – Kebijakan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuai reaksi global setelah ia mencabut sertifikasi Program Mahasiswa dan Pertukaran Pengunjung yang berdampak langsung pada Universitas Harvard. Kebijakan ini secara efektif melarang universitas elite itu menerima mahasiswa dari luar negeri.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari pendekatan nasionalistik “America First”, yang menekan institusi-institusi pendidikan tinggi agar lebih patuh pada garis kebijakan domestik AS.
Merespons hal tersebut, Didik Mukrianto, Wakil Sekjen Partai Demokrat, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, langkah Trump ini dapat menciptakan gejolak besar di ranah pendidikan global.
“Kebijakan ini tidak hanya mengguncang tatanan akademik di AS, tapi juga berpotensi menghambat karier ribuan mahasiswa internasional, termasuk yang berasal dari Indonesia,” tulis Didik lewat platform X (dulu Twitter) pada Kamis, 29 Mei 2025.
Universitas Harvard sendiri telah mengambil langkah hukum dengan menggugat keputusan tersebut, dan saat ini Pengadilan Distrik Massachusetts telah mengeluarkan putusan penangguhan sementara, memberikan secercah harapan bagi mahasiswa asing.
Namun begitu, banyak pihak khawatir bahwa universitas-universitas lain di AS bisa menjadi target selanjutnya dalam gelombang proteksionisme ini, yang diprediksi akan mengubah peta pendidikan tinggi di Negeri Paman Sam.
Didik pun menyerukan agar pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif demi melindungi para pelajar Tanah Air yang sedang atau akan menempuh pendidikan di luar negeri, terutama di AS.
“Pemerintah harus segera menyiapkan langkah strategis, termasuk menjajaki kerja sama pendidikan baru dengan negara-negara lain. Diversifikasi mitra akademik adalah kunci agar mahasiswa kita tidak jadi korban gejolak politik luar negeri,” pungkasnya.
Komentar