JurnalPatroliNews – Bangladesh – Setelah kerusuhan berdarah yang berlangsung selama beberapa hari dan menewaskan lebih dari 114 orang, tuntutan demonstran untuk menghapus kuota PNS bagi veteran perang Bangladesh akhirnya dikabulkan.
Divisi Banding Pengadilan Tinggi Bangladesh pada Minggu (21/7) menolak putusan pengadilan rendah yang memutuskan melanjutkan sistem kuota PNS sebanyak 30 persen yang diberikan pada kerabat veteran perang 1971.
Dengan keputusan ini, kuota 30 persen tersebut resmi dihapus. Sekarang, 93 persen kuota PNS akan terbuka untuk kandidat berdasarkan prestasi.
Dari sisa 7 persen, 5 persen akan dialokasikan untuk keluarga veteran perang, satu persen untuk komunitas suku, dan satu persen lagi untuk penyandang disabilitas atau yang diidentifikasi sebagai gender ketiga.
Shah Monjurul Hoque, seorang pengacara yang menangani kasus ini, menyatakan bahwa pengadilan juga meminta para mahasiswa untuk menghentikan aksi protes dan kembali ke aktivitas belajar mereka seperti biasa.
“Mahasiswa diminta untuk kembali ke kelas setelah pengadilan mengeluarkan putusannya,” ujar Hoque, seperti dilaporkan oleh AFP.
Meskipun sistem kuota yang kontroversial ini telah dihapus oleh pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada tahun 2018, pengadilan rendah kembali menerapkannya tahun lalu.
Mahasiswa yang marah turun ke jalan dan bentrok dengan polisi, yang menanggapi dengan gas air mata, peluru karet, dan granat asap.
Meskipun pihak berwenang Bangladesh belum mengumumkan jumlah resmi korban tewas dan terluka, media lokal melaporkan bahwa setidaknya 114 orang telah tewas sejauh ini.
Komentar