JurnalPatroliNews – Australia – Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, merespons tudingan fasisme yang dilontarkan oleh Elon Musk, pemilik platform X. Tuduhan tersebut muncul setelah pemerintah Australia memperkenalkan RUU anti-misinformasi, yang memberi otoritas untuk mendenda perusahaan teknologi hingga 5 persen dari omzet tahunan mereka jika melanggar aturan tersebut.
Langkah tersebut menuai reaksi keras dari Musk, yang menuduh pemerintahan Albanese menjalankan kebijakan fasis. Namun, dalam sebuah wawancara, PM Albanese menyatakan bahwa media sosial memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Ia juga menambahkan bahwa jika Musk tidak mengakui tanggung jawab ini, maka label “fasis” justru lebih pantas disematkan pada Musk sendiri.
“Jika Musk tidak memahami hal itu, itu lebih mencerminkan dirinya daripada pemerintahan saya,” tegas PM Australia tersebut, seperti dikutip dari AFP pada Minggu (14/9).
Perdebatan antara Musk dan pemerintah Australia ini merupakan bagian dari konflik yang lebih luas mengenai regulasi media sosial. Pemerintah Australia saat ini tengah mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas konten yang ada di platform mereka, termasuk aturan yang melarang pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Tahun ini, pengawas dunia maya Australia bahkan telah menggugat perusahaan Musk di pengadilan dengan tuduhan gagal menghapus video kekerasan ekstrem yang menunjukkan seorang pendeta di Sydney ditikam.
Perselisihan antara Musk dan otoritas negara bukan hanya terjadi di Australia. Di Brasil, platform X sempat diblokir karena dianggap mengabaikan aturan pemerintah. Musk pun mengecam langkah tersebut dan menyebut hakim Brasil sebagai “diktator jahat” yang membatasi kebebasan berpendapat.
Komentar