JurnalPatroliNews – Jakarta – Sebagai bentuk protes atas konflik berkepanjangan di Gaza, lembaga dana pensiun terbesar di Norwegia, KLP, memutuskan untuk mencabut dananya dari dua perusahaan besar yang diduga terlibat dalam rantai pasokan militer ke Israel.
Keputusan yang diumumkan pada Senin, 30 Juni 2025 itu mencerminkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Melansir dari laporan Al Jazeera, dua perusahaan yang terkena dampak kebijakan divestasi ini adalah Oshkosh Corporation dari Amerika Serikat dan ThyssenKrupp, konglomerat industri asal Jerman.
Langkah ini bukan keputusan sembarangan. KLP—yang mengelola aset sekitar US$114 miliar atau setara Rp1.850 triliun—mengambil sikap tersebut setelah melakukan evaluasi internal mendalam, berdasarkan temuan dari PBB yang mengaitkan produk kedua perusahaan itu dengan operasi militer di Gaza.
“Setiap perusahaan harus melakukan uji tuntas secara independen agar tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter. Sayangnya, Oshkosh dan ThyssenKrupp gagal menunjukkan hal tersebut,” tegas Kiran Aziz, Kepala Investasi di KLP Kapitalforvaltning.
Sebelum pemutusan investasi, KLP diketahui memiliki saham senilai sekitar US$1,8 juta (Rp28,8 miliar) di Oshkosh dan US$1 juta (Rp16 miliar) di ThyssenKrupp. Dana itu kini resmi ditarik sebagai bentuk sikap tegas terhadap aktivitas bisnis yang dinilai melanggar etika dan nilai kemanusiaan.
Langkah KLP semakin kuat posisinya setelah Oshkosh secara terbuka mengakui bahwa mereka menjual kendaraan dan komponen militer kepada Angkatan Bersenjata Israel yang digunakan di wilayah konflik Gaza. Sementara ThyssenKrupp juga disebut memiliki hubungan jangka panjang dengan militer Israel, termasuk pengiriman kapal perang Sa’ar 6 dan proyek pengadaan kapal selam lanjutan.
Langkah ini bukan insiden pertama bagi KLP dalam menghentikan kerja sama bisnis berbasis etika. Pada 2021, KLP juga menghentikan investasinya di 16 perusahaan, termasuk Motorola, yang diketahui memasok teknologi ke permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Tahun yang sama, mereka juga mengambil sikap serupa terhadap Adani Ports karena hubungan perusahaan tersebut dengan junta militer Myanmar. Bahkan di musim panas lalu, KLP mencabut dananya dari perusahaan alat berat asal AS, Caterpillar, karena produk buldoser mereka digunakan dalam pembongkaran rumah-rumah warga Palestina.
Langkah KLP menunjukkan konsistensi bahwa etika investasi dan keberpihakan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangannya—terlepas dari nilai ekonomi sebesar apa pun yang terlibat.
Komentar