Para politisi partai BJP yang berkuasa mengatakan keputusan untuk mencabut undang-undang itu tidak ada hubungannya dengan pemilu dan keputusan itu diambil untuk mengakhiri gelombang protes. Partai itu belum mengatakan apakah mereka memiliki rencana untuk mengembalikan undang-undang itu dalam bentuk lain.
Keputusan Narendra Modi untuk mencabut undang-undang pertanian yang kontroversial itu merupakan langkah strategis dan politis dan pengakuan yang terlambat atas sikap tergesa-gesa dan keangkuhan pemerintah.
Undang-undang tersebut telah memicu badai protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara bagian Punjab dan Uttar Pradesh dan merupakan tantangan nyata bagi Modi.
Mereka telah memobilisasi petani dan masyarakat sipil di Punjab yang mayoritas penduduknya umat Sikh dan menyebar ke beberapa bagian Uttar Pradesh, negara bagian yang akan mengadakan pemilu menentukan pada awal tahun depan.
BJP, yang tidak mengantisipasi serangan balik seperti itu, telah berusaha keras untuk menenangkan orang-orang Sikh.
Sebagian besar pertemuan eksekutifnya awal bulan ini dikhususkan untuk meredakan sentimen masyarakat: meningkatkan anggaran pertanian dan harga tanaman, membuka kembali koridor bersejarah ke salah satu tempat suci Sikhisme di Pakistan, dan penyelidikan baru untuk menghukum orang yang bersalah dalam kerusuhan anti-Sikh di Delhi pada 1984.
Pemerintah jelas-jelas gelisah tentang meningkatnya penolakan komunitas Sikh atas undang-undang tersebut.
Apalagi sejarah menyimpan pelajaran suram di Punjab, sebuah negara perbatasan yang strategis: sebuah gerakan separatis berdarah pada tahun 1980-an yang dipicu oleh sikap ketidaksenangan dari masyarakat Sikh.
Dengan mencabut undang-undang tersebut, Mr Modi berharap untuk mendapatkan kembali kepercayaan para petani pada umumnya, dan terutama komunitas Sikh. Ini juga akan meningkatkan peluang BJP dalam Pemilu.
Bagi mereka yang mendukung UU itu, sekali lagi ini merupakan pelajaran yang bermanfaat bahwa pertimbangan ekonomi yang baik seringkali menghasilkan keputusan politik yang buruk.
Apa yang menyebabkan pencabutan UU itu?
Samyukta Kisan Morcha (SKM), sebuah kelompok yang memayungi sekitar 40 serikat tani, telah menolak untuk mundur meskipun ada desakan dari pemerintah untuk mengakhiri protes mereka.
Para petani selama ini terus memblokir jalan raya ke Delhi walau di tengah musim dingin dan musim panas yang keras dan bahkan melalui gelombang Covid yang mematikan.
Mereka menyerukan pemogokan di seluruh negeri dan puluhan dari mereka bahkan meninggal karena kedinginan, panas, dan Covid.
Pemerintah awalnya terlibat berunding dengan mereka dan menawarkan untuk menunda undang-undang tersebut selama dua tahun.
Tapi setelah petani menolak tawaran mereka, pihak berwenang itu akhirnya mundur, lebih memilih untuk pergi dengan sikap menunggu dan mengamati.
Tapi ada dua peristiwa penting dalam beberapa bulan terakhir.
Pertama, putra seorang menteri federal diduga sengaja menabrakkan mobilnya ke sekelompok petani yang memprotes di Lakhimpur di Uttar Pradesh pada awal Oktober.
Dia membantah tuduhan itu, tetapi ditangkap. Delapan orang, termasuk empat petani dan seorang jurnalis, tewas dalam insiden itu, yang memicu kemarahan di seluruh negeri
Kedua, Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan PM Modi menghadapi partai-partai regional yang kuat dalam pemilihan mendatang di Punjab, Uttar Pradesh dan Uttarakhand dan pemerintah tahu bahwa petani yang marah akan merusak peluang BJP untuk memenangkan pemilihan penting itu.
Komentar