JurnalPatroliNews – Jakarta – Â Aksi peretasan spyware yang telah menargetkan puluhan pegawai pemerintah Amerika Serikat di luar negeri, mendorong Gedung Putih untuk segera mengesahkan aturan pencegahan mata-mata terbaru.
Seorang pejabat administrasi senior AS pada Senin (27/3) menyebut sekitar 50 staf pemerintah AS yang ditempatkan di sepuluh negara telah menjadi target alat peretasan komersial tersebut.
Merespon peningkatan ancaman itu, seorang pejabat mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden akan segara menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi aksi kejahatan menggunakan alat mata-mata digital di seluruh dunia yang telah menargetkan personel AS dan masyarakat sipil.
“Perintah eksekutif baru dirancang untuk memberikan tekanan pada industri rahasia dengan menempatkan pembatasan baru pada pertahanan pemerintah AS, penegakan hukum dan keputusan pembelian badan intelijen,” kata pejabat AS tersebut, seperti dimuat The Jerusalem Post.
Melalui aturan terbaru, AS dapat menyeleksi organisasi mana saja yang bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah dan dimaksudkan untuk mengubah cara pasar gelap beroperasi, sehingga penjualan spyware dapat dibatasi.
Pada 2021 sembilan pegawai Departemen Luar Negeri AS diretas melalui perangkat produksi iPhone Apple Inc AAPL.O yang dimiliki mereka, oleh penyerang tak dikenal menggunakan spyware canggih buatan Israel.
Komentar