Selain Rusia, RI Lobi Jepang dan AS untuk Bangun PLTN

JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perusahaan asing yang berminat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya menjalin komunikasi dengan Rusia, tetapi juga dengan perusahaan dari Jepang, Korea, dan Amerika Serikat.

“Sudah panjang sih. Kita komunikasi tidak hanya Rusia, komunikasi dengan Jepang, Korea, Amerika ya dibuka saja semua. Nanti pada saatnya dipilih yang terbaik,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Dadan menjelaskan, dari berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk memiliki PLTN, Indonesia tinggal memenuhi dua persyaratan lagi. “Dari 16 persyaratan yang ada, kita hanya perlu memenuhi dua lagi. NEPIO dan deklarasi go nuklir. Pemerintah perlu menyatakan secara resmi kita go nuklir, mungkin melalui Perpres, yang belum diputuskan. NEPIO juga sedang dibahas,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menyebutkan bahwa untuk mengkomersialisasikan energi nuklir, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dari 19 persyaratan yang direkomendasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Indonesia telah memenuhi 16 persyaratan.

“Untuk mengkomersialisasikan nuklir, kita harus memenuhi 19 persyaratan. Dari 19 persyaratan tersebut, kita sudah memenuhi 16, tinggal tiga lagi, salah satunya adalah NEPIO,” kata Djoko dalam Konferensi Pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Dewan Energi Nasional (DEN), Rabu (17/1/2024).

Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) saat ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. NEPIO akan bertugas mempersiapkan pembangunan PLTN.

“DEN juga telah mengirim surat kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta arahan tentang pembentukan NEPIO dan pembangunan nuklir,” ujar Djoko.

Komentar