JurnalPatroliNews | Jakarta – Indonesia bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan 15 negara lainnya mengecam keras serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza. Serangan yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) tersebut menimbulkan korban jiwa dari kalangan pasien dan tenaga medis serta memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan gencatan senjata.
Kecaman itu disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri 18 negara yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Minggu (15/11/2026).
Selain Indonesia, pernyataan tersebut melibatkan Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Dalam pernyataan bersama tersebut, para menteri luar negeri menilai serangan terhadap Kompleks Medis Nasser bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
“Mengutuk dengan tegas serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, yang menyebabkan korban jiwa di kalangan pasien dan personel medis, yang melanggar hukum humaniter internasional, yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas medis dan pekerja kesehatan,” demikian isi pernyataan bersama tersebut.
Berdasarkan laporan AFP pada 12 November 2026, enam orang dilaporkan tewas dalam serangan terhadap Rumah Sakit Nasser dan sekitar 20 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban termasuk seorang dokter bedah dan seorang anak berusia 13 tahun.
Pihak militer Israel mengonfirmasi serangan tersebut dan menyatakan bahwa sasaran mereka adalah seorang komandan Hamas beserta anggota kelompok tersebut yang menurut Israel berada di kompleks rumah sakit. Klaim tersebut menjadi bagian dari perbedaan keterangan mengenai penggunaan fasilitas medis dalam konflik.
Serangan dinilai mengancam gencatan senjata
Para menteri luar negeri dari 18 negara itu tidak hanya mengecam serangan terhadap rumah sakit. Mereka juga menyampaikan keberatan atas berlanjutnya serangan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk tenda-tenda dan lokasi yang digunakan sebagai tempat perlindungan pengungsi.
Dalam pandangan mereka, serangan-serangan tersebut merusak upaya mempertahankan gencatan senjata serta menghambat pemulihan keamanan dan stabilitas di Jalur Gaza.
“Serangan-serangan ini merusak gencatan senjata dan upaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza serta tidak sesuai dengan Rencana Komprehensif Presiden Trump,” demikian pernyataan tersebut.
Para menteri juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin mengkhawatirkan menjelang musim dingin. Pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan, material tempat tinggal, seperti tenda, karavan, dan rumah bergerak, serta pasokan medis dinilai memperburuk kondisi masyarakat sipil.
Keterbatasan tempat tinggal yang layak, ditambah memburuknya layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan, menempatkan warga dalam risiko serius. Anak-anak dan bayi menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi suhu dingin tanpa perlindungan memadai.
Desak Israel penuhi kewajiban internasional
Dalam pernyataan bersama tersebut, para menteri mendesak Israel segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 Tahun 2025.
Mereka menegaskan bahwa gencatan senjata harus dihormati, warga sipil dan fasilitas medis wajib dilindungi, serta pengiriman bantuan kemanusiaan harus berlangsung aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan.
“Israel harus menjunjung gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak terhambat dalam jumlah yang cukup, termasuk persediaan dan peralatan tempat tinggal serta pemulihan dini untuk memulihkan infrastruktur esensial,” demikian isi pernyataan itu.
Para menteri juga meminta agar lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan dapat menjalankan mandat mereka tanpa hambatan di wilayah Gaza.
Menurut mereka, komitmen bantuan kemanusiaan dalam fase pertama kesepakatan seharusnya mulai dijalankan setelah penandatanganan. Pelaksanaannya tidak boleh kembali ditunda ataupun dibebani persyaratan tambahan, termasuk persyaratan politik dan keamanan yang menghambat akses bantuan.
Mereka menekankan bahwa kebutuhan kemanusiaan yang mendesak harus tetap dipenuhi tanpa bergantung pada kemajuan perundingan tahap berikutnya.
AS dan Dewan Perdamaian diminta bertindak
Selain mendesak Israel, 18 negara tersebut meminta Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian meningkatkan upaya untuk memastikan seluruh komitmen yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan.
Desakan itu mencakup pencabutan pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, sehingga pasokan kebutuhan dasar, perlengkapan tempat tinggal, dan peralatan medis dapat menjangkau masyarakat Gaza.
Para menteri menilai pelaksanaan komitmen secara penuh diperlukan untuk menjaga kredibilitas kesepakatan serta memperkuat gencatan senjata.
Mereka juga menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam memperkuat gencatan senjata, menjalankan seluruh tahapan rencana perdamaian, serta memperluas bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
“Para Menteri menegaskan kembali tekad mereka untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional guna memperkuat gencatan senjata, menerapkan semua fase Rencana, dan memperluas bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina yang bersaudara,” demikian penutup pernyataan bersama tersebut.
Kecaman 18 negara ini memperlihatkan adanya dorongan diplomatik bersama agar perlindungan warga sipil dan fasilitas kesehatan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan gencatan senjata di Gaza.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam pernyataan tersebut merupakan bagian dari sikap diplomasi bersama negara-negara kawasan yang mendesak perlindungan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kelancaran bantuan bagi masyarakat Palestina.
Komentar