Trump Full Senyum, Partai Republik Kuasai DPR AS

JurnalPatroliNews – AS – Partai Republik telah berhasil merebut cukup banyak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, memastikan dominasi mereka atas legislatif dan memperkuat posisi mereka bersama dengan Presiden terpilih Donald Trump.

Kemenangan Partai Republik di Arizona, yang diikuti oleh hasil pemilu di California pada Rabu, 13 November 2024, menambah jumlah kursi mereka menjadi 218, mencapai mayoritas yang diperlukan untuk mengendalikan DPR.

Dengan kemenangan ini, Trump dapat lebih leluasa mendorong agenda besar-besaran, termasuk deportasi massal, perpanjangan keringanan pajak, penindakan terhadap musuh-musuh politik, serta penguatan kontrol terhadap lembaga-lembaga pemerintahan AS dan ekonomi negara.

Kekuatan Partai Republik di DPR dipastikan akan memfasilitasi terwujudnya agenda tersebut, sementara Partai Demokrat kini berada dalam posisi yang hampir tidak memiliki daya untuk menghalanginya.

Berbeda dengan masa jabatan pertamanya, di mana meskipun Partai Republik menguasai Kongres, Trump harus berhadapan dengan penolakan dari beberapa pemimpin Republik dan hambatan dari Mahkamah Agung yang lebih condong ke arah liberal.

Namun, kali ini situasinya berbeda. Dengan kembali ke Gedung Putih, Trump akan didukung oleh Partai Republik yang sepenuhnya berada di belakangnya, serta Mahkamah Agung yang didominasi oleh hakim-hakim konservatif, termasuk tiga yang ia tunjuk.

Mike Johnson, Ketua DPR yang dipilih dengan dukungan Trump, mengungkapkan bahwa fokus utama dalam masa jabatannya adalah merombak kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diperjuangkan oleh Partai Demokrat.

“Anggota Partai Republik di DPR dan Senat memiliki mandat yang jelas. Rakyat Amerika ingin kami menerapkan agenda ‘America First’ ini,” tegasnya, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press.

Sekutu Trump di DPR juga menandakan bahwa mereka berencana untuk menanggapi isu-isu hukum yang dihadapi Trump selama masa tidak menjabat, dengan langkah-langkah yang mungkin berujung pada pembalasan politik.

Komentar