JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif baru yang bertujuan untuk menghilangkan akses imigran ilegal terhadap bantuan dana federal. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan tegasnya dalam menangani masalah imigrasi.
Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menghentikan “segala bentuk bantuan yang didanai oleh pajak masyarakat kepada imigran ilegal.” Namun, tidak dijelaskan secara spesifik jenis bantuan apa yang akan dipangkas.
Secara hukum, individu yang berada di AS tanpa dokumen sah umumnya tidak berhak menerima bantuan, kecuali dalam kondisi darurat medis. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 1982, anak-anak imigran ilegal tetap berhak mendapatkan pendidikan publik gratis di tingkat K-12.
Alasan Trump Menerbitkan Kebijakan Ini
Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa undang-undang kesejahteraan tahun 1996 seharusnya telah membatasi akses imigran ilegal terhadap bantuan publik, tetapi dalam praktiknya, regulasi tersebut semakin longgar.
“Selama empat tahun terakhir, pemerintahan sebelumnya secara terus-menerus melemahkan kebijakan ini, yang berakibat pada meningkatnya beban pajak masyarakat tanpa manfaat yang jelas,” kata Trump dalam pernyataan yang dikutip oleh The Guardian, Kamis (20/2/2025).
Pernyataan tersebut merujuk pada kebijakan Presiden Joe Biden, yang memberikan izin pembebasan bersyarat kepada lebih dari 900.000 imigran melalui aplikasi CBP One dan sekitar 500.000 warga dari Kuba, Haiti, Nikaragua, serta Venezuela, yang masuk ke AS dengan biaya sendiri dan sponsor finansial.
Trump juga mengkritik keputusan Biden yang memberikan pembebasan bersyarat bagi hampir 300.000 orang dari Ukraina dan Afghanistan. Secara aturan, individu dengan status pembebasan bersyarat selama minimal satu tahun dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan berbasis pendapatan setelah lima tahun tinggal di AS. Bantuan tersebut mencakup Medicaid dan Program Asuransi Kesehatan Anak (CHIP) bagi keluarga dengan penghasilan menengah.
Namun, beberapa negara bagian di AS telah memperpendek masa tunggu lima tahun ini, sehingga imigran dapat mengakses tunjangan lebih cepat.
Komentar