JurnalPatroliNews – Uni Eropa – Komisi Uni Eropa (UE) pada Rabu (19/6/24) mengeluarkan peringatan kepada Prancis dan enam negara Eropa lainnya karena melanggar aturan pengeluaran yang ditetapkan UE. Selain Prancis, negara-negara tersebut adalah Belgia, Italia, Hungaria, Malta, Polandia, dan Slovakia.
Melansir AFP, ketujuh negara tersebut memiliki defisit atau perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB), melanggar ketentuan fiskal yang berlaku di UE.
Komisi UE menyatakan bahwa “pembukaan prosedur defisit berlebihan berdasarkan defisit diperlukan” untuk ketujuh negara ini. Defisit yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 dan krisis harga energi yang diakibatkan oleh invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Prancis mendapat perhatian khusus karena merupakan ekonomi terbesar kedua di UE dan sedang menghadapi situasi politik yang rumit. Presiden Emmanuel Macron telah mengadakan pemilihan umum nasional mendadak yang dijadwalkan berlangsung antara 30 Juni hingga 7 Juli sebagai tanggapan atas hasil buruk partainya dalam pemilihan Eropa.
Langkah-langkah disipliner, yang disebut sebagai prosedur defisit berlebihan, akan menjadi yang pertama kali diterapkan sejak Uni Eropa menangguhkan aturan fiskalnya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah pinjaman berlebihan sejak tahun 2020 dan mereformasi kerangka kerja fiskal guna menyesuaikan dengan kondisi ekonomi baru pascapandemi yang penuh dengan utang.
Pada tahun 2023, Prancis mengalami defisit anggaran sebesar 5,5% dari PDB, yang diperkirakan hanya akan sedikit turun menjadi 5,3% pada tahun ini. Angka tersebut masih jauh di atas batas defisit UE yang ditetapkan sebesar 3% dari PDB.
Utang publik Prancis mencapai 110,6% dari PDB pada tahun 2023, dan Komisi UE memperkirakan utang tersebut akan meningkat menjadi 112,4% pada tahun ini dan 113,8% pada tahun 2025. Angka tersebut hampir dua kali lipat dari batas UE sebesar 60%.
Pembicaraan antara Paris dan Komisi UE mengenai pengurangan defisit dan utang Prancis akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Eksekutif UE telah mengusulkan kepada Prancis jalur tujuh tahun untuk menekan utangnya.
“Pemerintah mana pun yang terbentuk setelah pemilihan pada tanggal 7 Juli akan menghadapi kewajiban untuk bekerja sama dengan Komisi guna menentukan strategi jangka menengah,” kata seorang pejabat kementerian keuangan Prancis yang tidak ingin disebutkan namanya.
“Pada akhirnya, mereka harus menghasilkan strategi yang koheren dengan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan yang baru,” sambungnya.
Komentar