JurnalPatroliNews – Jakarta – Masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji diimbau untuk tidak tergoda oleh iming-iming perjalanan ke Tanah Suci menggunakan visa non-haji yang tidak sah. Penawaran seperti ini rawan dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi sangat tegas dalam urusan perizinan haji. Ia memperingatkan bahwa tidak ada visa non-kuota seperti visa Furoda yang dikeluarkan untuk musim haji tahun ini.
“Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji non-kuota. Jadi masyarakat harus ekstra hati-hati. Jangan mudah percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan jalur pintas ke Makkah,” tegas Dahnil lewat akun media sosialnya, Kamis, 29 Mei 2025.
Dahnil juga mengungkapkan bahwa otoritas Saudi telah menemukan banyak kasus jamaah dari berbagai negara yang menjadi korban karena tergiur visa ilegal tersebut.
Dalam menghadapi situasi ini, Badan Penyelenggara Haji akan memperketat pengawasan selama pelaksanaan haji 2025. Tahun ini menjadi tahun terakhir pengelolaan ibadah haji dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
“Mulai 2026, berdasarkan keputusan Presiden, pengelolaan haji akan berada di tangan lembaga setingkat kementerian yang telah dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak awal penyusunan kabinetnya,” ungkap Dahnil.
Dengan perubahan tersebut, diharapkan pengelolaan haji menjadi lebih profesional dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan calon jemaah, termasuk penyalahgunaan visa.
Komentar