JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat baru mampu menurunkan sebanyak 30 persen mobilitas warga.
Padahal menurutnya, kebijakan itu baru berhasil jika tingkat perjalanan masyarakat berkurang 50 persen.
“Berdasarkan pantauan pemerintah bahwa tingkat mobilitas masyarakat saat ini di masa PPKM Darurat relatif masih tinggi. Baru berkurang kurang lebih 30 persen, padahal PPKM dianggap berhasil jika penekanan mobilitas di atas 50 persen,” kata Moeldoko, Sabtu (10/7).
Dikatakan Moeldoko, pemerintah akan tetap memperketat PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang. Apalagi target penurunan mobilitas masyarakat belum tercapai.
“Pemerintah tetap akan memperkuat dan juga memperketat penyelenggaraan PPKM sampai dengan 20 Juli. Memperkuat terhadap seluruh petugas yang saat ini tersebar baik TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat dan apa itu memperketat agar persoalan disiplin menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi,” ujarnya.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, mobilitas masyarakat ibu kota di sejumlah moda transportasi mengalami penurunan pada masa PPKM Darurat.
“Dari sisi mobilitas penduduk, data dari Dishub, menunjukkan bahwa ada penurunan volume lalin kendaraan bermotor sampai 62,3 persen. Kemudian juga penurunan penumpang harian angkutan umum perkotaan itu menurun 46,28 persen,” ungkap Anies.
Namun, kata Anies, tujuan PPKM Darurat bukan sekadar angka-angka tapi pengendalian penularan Covid-19.
“Ini baru berjalan seminggu, kalau kita melihat PPKM Darurat ini kan tujuannya ada pada pengendalian penularan, jadi kita harus lihat bahwa barangkali di Minggu kedua seperti apa, karena apa yang terjadi di Minggu pertama adalah konsekuensi dari penularan sebelum PPKM Darurat, jadi mungkin baru pekan depan kita tahu,” terang Anies.
Komentar