JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2023. Ia menegaskan bahwa Kemenkeu akan menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan oleh BPK.
“Untuk catatan BPK, meskipun tak mempengaruhi pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap kami follow up,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, (10/6/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kemenkeu dan BPK memiliki tim gabungan untuk menangani setiap temuan. Dengan demikian, setiap catatan dari BPK pasti akan ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.
“Kami dan BPK memiliki tim yang kontinu untuk menindaklanjuti catatan dan temuan dari BPK,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani sebagai tanggapan atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro. Fauzi mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah menerima predikat WTP dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut, namun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2023, BPK memberikan 14 catatan kepada Kemenkeu.
Catatan tersebut mencakup isu penyelesaian piutang negara, pemberian pinjaman yang tidak optimal, dan temuan lainnya. “Dari catatan yang ada, yang paling krusial adalah penyelesaian piutang negara dan pemberian pinjaman yang tidak optimal. Ini merupakan temuan mencolok dari 14 catatan BPK,” ujar Fauzi.
“Selain itu, terdapat isu khusus terkait laporan kinerja pemerintahan, masalah perpajakan, tata kelola pelaksanaan proyek, dan rekening penampungan akhir,” tambahnya.
Komentar