JurnalPatroliNews – Jakarta – Kontroversi rangkap jabatan yang dimiliki oleh Rektor UI Ari Kuncoro sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI membuat masyarakat geram. Alhasil, Ari pun mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.
Rangkap jabatan Ari Kuncoro menjadi polemik karena dianggap mahasiswa dan Ombudsman RI melanggar Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tentang Statuta UI. Alih-alih mendengar masukan mahasiswa dan ombudsman, Presiden Jokowi justru mengubah pasal Statuta UI menjadi Rektor UI boleh rangkap jabatan di BUMN asal bukan direksi melalui PP No. 75 tahun 2021.
Usai mundur dari jabatannya sebagai Wakomut BRI, harta kekayaan Ari Kuncoro pun membuat orang penasaran.
Berdasarkan laman e-LKHKPN yang dikutip WE Online di Jakarta, Kamis (22/7/21) Ari Kuncoro tercatat memiliki harta Rp52.478.724.275 alias Rp52,47 miliar. Hartanya tersebar di 10 tanah dan bangunan yang berlokasi di Depok, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang totalnya mencapai Rp18.662.000.000 alias Rp18,6 miliar.
Selain itu, Ari juga memiliki lima unit mobil yang terdiri dari Mercedez C 200, Honda Freed, Toyota Innova, Mercedes E350 dan Toyota Alphard. Total nilai aset mobilnya pun mencapai Rp3.093.100.000 atau Rp3 miliar.
Lalu, Ari juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp157 juta, surat berharga Rp481 juta serta kas dan setara kas senilai Rp30.377.586.748 alias Rp30,37 miliar. Harta lainnya pun senilai Rp1.772.375.425 atau Rp1,7 miliar. Ari memiliki utang Rp2.064.446.898 alias Rp2 miliar sehingga kekayaan bersihnya mencapai Rp52.478.724.275 atau Rp52,47 miliar.
Untuk diketahui, sebelum menjadi Wakil Komisaris BRI, Ari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen di BNI pada 2017-2020. Ia kemudian menjabat sebagai Rektor UI pada 2019 hingga sekarang. Lalu, ia menjadi Wakil Komisaris BRI dari tahun 2020 dan mundur hari ini.
Ari merupakan lulusan S1 Universitas Indonesia, kemudian S2 di University of Minnesota dan S3 di Brown University.
Ari Kuncoro juga merupakan suami dari Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih.
Komentar