KeuanganNasional

PDRB Belum Berubah Secara Signifikan, Wamenkeu: Kontribusi Ekonomi Daerah Segitu-gitu Saja!

Beno
×

PDRB Belum Berubah Secara Signifikan, Wamenkeu: Kontribusi Ekonomi Daerah Segitu-gitu Saja!

Sebarkan artikel ini

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Persebaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dinilai belum ada perubahan yang signifikan. Ketimpangan yang berlangsung cukup lama, dianggap menjadi kendalanya.

Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), menyampaikan hal itu, dalam acara Regional Chief Economist Forum, yang digelar, di Grand Hyatt Bali, Jumat (8/12/23).

JPN - advertising column


Example 300x600
JPN - advertising column

“Hidup adalah perubahan. Di seluruh daerah di Indonesia terjadi perubahan luar biasa dalam waktu 50 tahun, namun perekonomian (daerah) kita begini, berubah cuma segitu-segitu aja,” ujarnya.

Suahasil menjelaskan, pada tahun 1970-an kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap ekonomi Nasional sebesar 54%, dan hanya tumbuh sedikit menjadi 57,1% di kuartal III-2023.

Bahkan, lanjutnya, kontribusi ekonomi Pulau Sumatera terhadap ekonomi Nasional turun menjadi 22,2% di kuartal III-2023, dari 29% di tahun 1970.

“Pertumbuhan ekonomi kita, harus kita cari sumber-sumber baru. Produktif aja nggak cukup, kita mesti berpikir kreativitas yang berasal dari inovasi, ini kuncinya,” jelas Suahasil.

Ia menambahkan, untuk pemerataan dan konvergensi PDRB, dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan energi, serta dengan cara mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang bersumber dari industrialisasi dan digitalisasi.

“Dalam proses digitalisasi, human harus selalu ada di driver seat,” tambahnya.

Selain itu, pemerataan juga bisa dilakukan via kebijakan fiskal, lewat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Suahasil mengatakan, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap tantangan kapasitas fiskal yang berbeda-beda tiap Daerah.

“Desentralisasi dilakukan terhadap pengelolaan ekonomi indonesia, sehingga, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah,” katanya.

“APBN harus senantiasa menjadi alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan perlu dijaga akuntabilitasnya,” pungkasnya.

Penulis: EdhaEditor: Beno