Adapun, beberapa langkah konkret yang harus diambil, menurut Uchok, adalah dengan mengaudit laporan LHKPN secara berkala dengan pengawasan yang lebih ketat. Tak hanya itu, dia juga meminta agar dilakukan investigasi terhadap lonjakan kekayaan yang tidak wajar harus dilakukan secara menyeluruh.
“Inilah perlunya peningkatan sistem pengawasan internal. Inspektorat daerah harus lebih berdaya dan independen dalam mengawasi praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Lakukan penegakan hukum yang tegas bagi pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan harus segera ditindak tanpa kompromi,” jelasnya.
Dalam proses hukum, lanjut dia, harus berjalan cepat dan transparan, tanpa intervensi politik. Sisi lain dia juga meminta agar kedepan, rotasi dan batas masa jabatan Kepala Dinas dibatasi. Ini untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan akibat terlalu lama berada di posisi strategis yang sama.
“Masyarakat kini menunggu langkah konkret Gubernur Banten, Andra Soni, dalam menindaklanjuti kasus ini. Jika tidak ada tindakan tegas, janji reformasi birokrasi yang bersih dan transparan hanya akan menjadi omong kosong,” cetusnya.
Dengan kekayaan fantastis di kalangan pejabat daerah dan lambannya proses hukum dalam menangani dugaan pungli, pertanyaan besar pun muncul, “Apakah birokrasi di Banten benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya menjadi mesin penghasil uang bagi segelintir elite korup?,” pungkasnya.
Komentar