JurnalPatroliNews – Jakarta — Ancaman korupsi dinilai sebagai penghambat utama dalam optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintah saat ini adalah menekan praktik korupsi yang menggerus efektivitas anggaran negara.
“Kalau ingin APBN bekerja maksimal, maka korupsi harus ditekan secara signifikan,” ujarnya dalam CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Kerugian Negara Tembus Rp 984 Triliun
Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Telisa menyebut bahwa nilai kerugian akibat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024 mencapai angka mencengangkan, yakni sekitar Rp 984 triliun — setara dengan hampir sepertiga total APBN.
Angka tersebut, lanjut Telisa, tiga kali lipat lebih besar dari target efisiensi belanja negara yang saat ini ditetapkan sekitar Rp 300 triliun.
“Kalau kita berupaya hemat Rp 300 triliun, tapi uang negara yang dikorupsi justru tembus Rp 900 triliun lebih. Ini ironis dan sangat merugikan,” tegasnya.
Ia juga merinci data kerugian negara sebelumnya, seperti Rp 62 triliun pada 2021 dan Rp 48,79 triliun pada 2022, yang semuanya mencerminkan tren merugikan jika korupsi tidak diberantas serius.
Pemberantasan Korupsi Bukan Tanggung Jawab Satu Institusi
Menurut Telisa, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dibebankan semata kepada Kementerian Keuangan, melainkan memerlukan sinergi menyeluruh antar lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, dan juga keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas independen.
“Ini harus jadi misi bersama. Pengawasan publik juga penting untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan digunakan dengan tepat sasaran,” tambahnya.
Ia menyoroti bahwa korupsi memiliki dampak buruk terhadap Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sebuah indikator efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ICOR tinggi dan korupsi tak ditekan, maka APBN tidak akan pernah bisa optimal menyokong kemajuan bangsa.
“Kalau ICOR dan korupsi tidak dibereskan, APBN hanya akan jadi anggaran rutin yang bocor, bukan alat untuk transformasi ekonomi,” tutupnya.
Komentar