JurnalPatrolinews – Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melaksanakan tugasnya, kerap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal itu justru disoroti Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves). Luhut, tak ingin Indonesia jadi Negara yang terkenal kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Sebenarnya kita tak ingin Negara kita masuk Negara-negara yang OTT,” ujar Luhut dalam acara Green Port Awarding, yang disiarkan kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (28/12/22).
Ia mencontohkan, banyak Negara-negara maju hampir tak ada orang yang terkena OTT. Hal itu terjadi, lantaran sistem pencegahan korupsi di Negara itu sudah bagus.
Ia menambahkan, OTT dan korupsi dapat terjadi, karena sistem yang memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran. Karenanya, Pemerintah akan mengubah sistem yang bisa menekan hal tersebut.
“Ini bangun Ekosistem kita bernegara, sehingga Negara ini jangan jadi Negara drama, karena Anda senang liat orang di OTT OTT,” imbuhnya.
Selain itu, ia membeberkan, Pemerintah saat ini tengah melakukan perubahan sistem Digitalisasi pelabuhan. Contohnya, transaksi kini dilakukan secara Digital dan transparan. Langkah ini menurutnya dapat meminimalisasi aksi Korupsi.
“Nah, Vendor juga dulu bayar cash. Hari ini Vendor sudah tak bayar cash. Itu digitalisasi. Untuk kurangi korupsi, Inefisiensi, kurangi OTT OTT juga,” bebernya.
Diketahui, Luhut sempat menuai Kontroversi, lantaran Dirinya menilai, OTT yang dilakukan KPK membuat citra Negara ini menjadi jelek. Dia pun mendorong, agar peran Digitalisasi dimasifkan dalam kegiatan Pemerintahan karena transparan. Hal Ini, tentunya bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan OTT.
Komentar