JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik terendah, berbanding terbalik dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang justru semakin dipercaya masyarakat.
Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 22-29 September 2024. Berdasarkan survei tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap KPK hanya mencapai 61 persen, sementara Kejaksaan Agung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di angka 69 persen.
Peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menyoroti penurunan kepercayaan terhadap KPK sebagai catatan penting.
Ia menyebutkan bahwa KPK pernah menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik, namun kini mengalami penurunan signifikan.
“KPK ini menjadi catatan penting karena lembaga ini pernah menjadi yang paling tinggi dalam hal kepercayaan publik di antara lembaga penegak hukum lainnya. Tetapi sekarang, KPK turun dengan hanya menyisakan 61 persen yang percaya,” ujar Rizka saat menyampaikan Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jumat (4/10/2024).
Survei tersebut menunjukkan pergeseran persepsi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia, dengan Kejagung berhasil mempertahankan kepercayaan publik lebih baik dibanding KPK.
Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,3 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Jumlah responden mencapai 1.200, ditambah dengan penambahan sampel di 11 provinsi, sehingga total responden mencapai 3.450 orang.
Survei ini memberikan gambaran bahwa publik semakin kritis terhadap kinerja lembaga penegak hukum, terutama terkait isu-isu korupsi dan penegakan hukum yang lebih luas.
Penurunan kepercayaan terhadap KPK menjadi perhatian serius, mengingat peran penting lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Sementara itu, Kejaksaan Agung mendapat respons lebih positif dari publik, yang mungkin mencerminkan upaya intensif Kejagung dalam penanganan sejumlah kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara. Tren ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPK dalam memperbaiki citra dan kinerjanya di mata masyarakat.
Komentar