JurnalPatroliNews.co.id – Kuta,- Gubernur Bali, Wayan Koster mendapatkan ucapan terimakasih dari Warga Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan doa agar terus memimpin Pemerintah Provinsi Bali di periode kedua, karena kerjanya yang fokus, tulus, dan lurus telah menyelesaikan konflik pertanahan selama 93 tahun, sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya.
Dalam sejarah, baru di era Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini, Konflik Pertanahan melalui Pelaksanaan Reforma Agraria di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tuntas dilakukan, yang ditandai dengan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 41 Bidang Tanah dengan luas total mencapai 1,56 Hektar yang diperuntukkan untuk 40 warga penerima dan Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Mumbul pada, Minggu (Redite Umanis, Menail) 26 Maret 2023 dan disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri, Kepala BPKAD Bali, I Dewa Tagel Wirasa, Anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan, Wayan Luwir Wiana, Kepala BPN Badung, Camat Kuta Selatan, Lurah Benoa, Bendesa Adat hingga Warga di Banjar Mumbul.
Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Warga Banjar Mumbul merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Bapak Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, dan beliau sudah memberikan arahan supaya masalah tanah di Banjar Mumbul ini segera diselesaikan saat beliau hadir pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia) 27 Januari 2023 di Balai Banjar Mumbul.
Gubernur Bali meyakini hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah dan juga membahagiakan bagi Warga Banjar Mumbul, karena baru hari ini bisa mendapatkan sertipikat tanah dengan perjuangan yang cukup panjang yakni 93 tahun, sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya harus menanti kepastian.
“Kalau tidak berdasarkan niat baik kita semua, tidak akan bisa terwujud dengan diberikannya sertipikat tanah ini secara gratis dan sah. Untuk itulah, kita harus betul – betul bersyukur, karena sertipikat tanah yang diterima secara gratis ini dibantu penuh dari dana APBN, kemudian kalau dihitung per are harga tanah di Banjar Mumbul kata warga yang lokasinya berada di samping jalan bisa mencapai Rp 1 Milyar, kalau tanah yang lokasinya berada di dalam harganya mencapai Rp 500 – 600 Juta,” ujar Gubernur Wayan Koster yang disambut tepuk tangan.
Warga Banjar Mumbul sangat mengapresiasi kerja tulus Gubernur Bali, Wayan Koster, setelah mendengar bahwa Gubernur Bali memonitor langsung proses penyelesaian konflik pertanahan ini dengan hasil tidak ada pungutan apa – apa kepada warga dan hambatan apapun.
“Kita bersyukur memiliki mitra kerja seperti Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang dari dulu semenjak Saya menjadi Gubernur, orangnya baik – baik sekali,” kata Gubernur Bali jebolan ITB ini sembari mengungkapkan kalau dulu tidak ada sertipikat tanah pasti ada ancamannya, entah akan diambil oleh negara, hingga digusur untuk pembangunan, sehingga pasti membuat warga tidak nyaman.
Apalagi membangun pasti sulit, karena dalam membangun dan usaha pasti ada izin membangun dan izin usaha. Karena itulah, titiang meminta untuk mengecek semua tanah negara yang ada di Bali ini dengan catatan bisa diselesaikan sesuai aturan dan kewenangan di Kementrian BPN melalui dukungan Gubernur Bali dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali.
Komentar