Jurnalpatrolinews – Manado : Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2020 yang digelar KPU di Warembungan, Kamis (5/11/2020), mendapat kritik tajam dari Sandra Rondonuwu, S.Th, SH, selaku Kordinator Bidang Debat Paslon Nomor 3, Olly Dondokambey – Steven Kandouw.
Menurutnya, KPU gagal menjadikan ajang debat sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.
“Sudah jelas debat ini sekadar formalitas belaka untuk memenuhi kepentingan prosedur PKPU tanpa mengedepankan aspek esensi debat yang sebenarnya yakni untuk membuka ruang publik seluas-luasnya sebagai proses demokrasi yang baik dan benar,” kata Sandra Rondonuwu.
Sandra Rondonuwu, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara bidang Hukum dan Politik, menyebutkan ada 3 alasan kuat kenapa debat kali ini tidak bermutu.
Pertama, soal mekanisme debat yang amburadul, diantaranya waktu untuk memaparkan visi dan misi hanya 3 menit.
Padahal menurutnya, topik yang disampaikan untuk dibedah ada 5 yakni, penanganan Covid-19, penanggulangan bencana alam, pengembangan infrastrutur, pengembangan wilayah dan kesehatan masyarakat.
“Bayangkan mau menyampaikan 5 topik besar ini cuma dalam 3 menit, bahkan dikurangi video yang berdurasi 30 detik tinggal 2.30 detik. Belum dikurangi dengan salam dan yang terhormat-terhormat. Jadi jelas KPU Sulut tidak niat mau menggelar debat untuk memberi ruang bagi paslon menyampaikan materinya,” ketus Rondonuwu.
Selain itu, dikatakannya alur pertanyaan tidak diatur seperti debat kandidat yang biasanya, dimana cagub kepada cagub dan cawagub kepada cawagub, karena memang fungsi kewenangan gubernur dan wakil gubernur itu ada fungsinya masing-masing.
“Tidak bisa digeneralisir, seolah-olah wakil gubernur bisa otomatis menjadi gubernur,” tukasnya.
Kedua, media siar untuk menyebarluaskan debat secara ‘real time’ berskala nasional tidak memadai.
Bandingkan dengan debat di daerah lain yang menggunakan media nasional dan media-media besar agar jangkauan audiensnya sangat luas.
“Debat kali ini sudah jelas-jelas seolah-olah tidak ingin diperlihatkan kepada publik,” lugasnya.
Ketiga, audiens yang hadir juga tidak memadai dengan alasan protokol Covid-19, KPU hanya membolehkan 4 orang yang hadir.
“Padahal acara debat digelar di luar ruangan. Logikanya kalau memang mau di outdoor, dengan menggunakan jarak, harusnya bisa lebih diperluas lagi, paling tidak sampai 10 orang per paslon,” imbuhnya
Ditambahkannya, KPU bisa mengantisipasi hal ini dengan mencari tempat yang lebih masuk akal.
Karena itu, Rondonuwu meminta masyarakat mengawasi penyelenggaraan Pilkada Sulut, termasuk penggunaan dana KPU yang sangat besar yang mencapai ratusan miliaran rupiah.
“Kita ingin Pilkada Sulut yang berkualitas, bukan hanya orientasi proyek dan formalitas belaka, sehingga KPU Sulut benar-benar melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan profesional untuk membawa Sulut gemilang di Kawasan Pasifik,” tandas Rondonuwu.
Komentar