Meski Masih Covid-19, DPRD Buleleng Sambut Pj Bupati Lihadnyana dengan Pesta Pora

JurnalPatroliNews – Singaraja, – Kalau tidak mau dibilang hilang sensitvitas pandemic Covid-19, sikap penyambutan DPRD Buleleng terhadap Penjabat (Pj) Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana sangat berlebihan. Di kala anggaran di setiap SKPD kosong dan banyak kerjasama dengan mitra kerja belum dibayar, DPRD Buleleng malah berpesta pora menyambut Pj Bupati Lihadnyana, Senin (29/8/2022) siang.

Penyambutan seorang Pj Bupati dengan berpesata pora itu dinilai sangat berlebihan di saat masyarakat masih susah hidupnya akibat Covid-19. Apalagi, Senin (29/8/2022) sore pukul 17.00 wita juga digelar acara besar-besaran (pesta) beruapa pisah-kenal Bupati-Wabup Buleleng 2017-2022 dengan Pj Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana bertempat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Buleleng Gede Sandiyasa yang dikonfirmasi  media ini  mengakui ada anggarannya, namun ia tidak bisa merinci dengan dalih bahwa dana itu ada di Bagian Hukum dan Persidangan Setwan Buleleng. “Ada dananya, tapi saya belum bisa merinci. PPTK yang tahu dan dana itu di Bagian Hukum dan Persidangan,” jelas Sekwan Sandiyasa.

Senin (29/8/2022) siang tadi DPRD Buleleng menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Serah Terima Jabatan Bupati Buleleng kepada Penjabat Bupati Buleleng.

Pada kesempatan itu Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menginginkan Kabupaten Buleleng memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang realistis dan produktif.

Pj Bupati Lihadnyana menyampaikan bahwa dengan APBD Buleleng yang terbatas, koordinasi dan komunikasi yang intens  harus dilakukan baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Dirinya menyerukan bahwa eksekutif dan legislatif duduk bersama merencanakan pembangunan yang komprehensif.

“Mari kita rancang ke depan APBD yang realistis dan produktif. Realistis adalah tidak perlu membuat APBD semu. Memproyeksi dan mengestimasikan pendapatan kita terhadap belanja yang terukur,” tegasnya.

Menurut Lihadnyana, pemerintah pada hakikatnya bertugas untuk mengadministrasi pembangunan. Dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk senantiasa menggunakan norma, standar prosedur kriteria dalam menjalankan pemerintahan.

“Sehingga tidak hanya pembangunan, juga hak dari masyarakat harus diperhatikan dan diberikan porsi. Dengan kerja bersama, dengan Sekda dan seluruh ASN yang ada di Buleleng. Saya yakin kita bisa menggeliat,” ucapnya.

Komentar