JurnalPatroliNews.co.id – Singaraja,- Sengketa pertanahan merupakan bentuk permasalahan kompleks dan multidimensi. Untuk itu diperlukan sinergi antar perangkat daerah baik vertikal dan horizontal agar dapat memberi kepastian hukum dan tercapai layanan secara maksimal.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa, didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda.
Buleleng Putu Karuna dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ni Nyoman Surattini saat membuka rapat koordinasi Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan (Faseta) secara virtual di ruang rapat kantor Bupati Buleleng, Kamis (16/3/2023).
Lebih jauh dipaparkan Sekda Suyasa, bahwasannya Pemkab.Buleleng dalam urusan pertanahan tetap berkomitmen dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah sesuai tupoksi dan kewenangan secara professional antar lembaga dengan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Buleleng berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 100.3.3.2/57/HK/2023.
”SK ini sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi dengan memediasi sengketa dan konflik pertanahan secara maksimal, seimbang atau win-win solution sesuai tupoksi dan kewenangan tim yang tercantum dalam SK tersebut,”sebutnya.
Komentar