Tingkatkan Kualitas Pelayanan dengan Bimtek Front Office

JurnalPatroliNews – Balikpapan – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, perlu komitmen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, agar secara berkesinambungan melakukan perbaikan pelayanannya, tidak hanya pelayanan penyediaan dokumen, tapi juga SDM yang handal. Salah satunya adalah petugas front office.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, petugas front office adalah orang pertama yang akan ditemui atau dijumpai oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Sehingga petugas front office harus menguasai semua aturan, standar pelayanan dan seluruh kebijakan terkait adiminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

“Agar masyarakat dapat memahami, mengenal dan dapat pengetahuan baru tentang produk-produk dari administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk situasi dan kondisi kantor,” ujar Soraya pada kegiatan Bimtek Front Office Disdukcapil Se Kaltim, berlangsung di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Selasa (16/11/2021).

Soraya menambahkan, ruang pelayanan dukcapil bisa mengadopsi dari ruang pelayanan dan front office pelayanan swasta seperti di bank. Tata ruang yang rapi, ac, tempat duduk yang layak, antrian yang jelas, dan pelayanan yang tertib dan teratur.

“Di beberapa Disdukcapil kabupaten/kota di Kaltim sudah menerapkan design sistem pelayanan swasta ini ke sistem pelayanan publik mereka, yaitu memiliki ruang pelayanan yang nyaman dengan design modern, menggunakan sistem antrian secara elektronik, ramah terhadap lansia, penyandang disabilitas, ibu menyusui dan anak,” terang Soraya.

Ia berharap semakin baik pelayanan yang diberikan, maka kepercayaan masyarakat semakin tumbuh dengan baik, dan tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta. Hadir menjadi narasumber perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Febryan Denistya Perdana, Kepala Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan, dan Akademisi Fisipol Universitas Mulawarman Abdullah Karim.

Komentar