Kemnaker Ungkap 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027. Ratusan komponen tersebut mencakup kebutuhan pekerja, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, hingga tempat tinggal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, 268 komponen KHL itu dikelompokkan ke dalam empat kategori pengeluaran. Kelompok makanan menjadi komponen terbesar dengan 177 item, disusul kebutuhan pokok lain-lain sebanyak 54 item.

Sementara itu, kelompok kesehatan dan pendidikan mencakup 22 item, sedangkan kebutuhan perumahan atau tempat tinggal terdiri atas 15 item.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).

Mengacu Kajian ILO dan Disesuaikan dengan Kondisi Indonesia

Kemnaker menyebut kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia.

Kerangka yang disusun melalui kajian tersebut kemudian disesuaikan dengan konteks dan karakteristik kebutuhan masyarakat Indonesia.

Penghitungan KHL untuk penetapan upah minimum 2027 melibatkan Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penyusunan estimasi dilakukan untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu atau alfa (α). Penentuan indeks tersebut memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Dengan demikian, besaran upah minimum tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.

Formula Upah Minimum 2027

Dalam mekanisme penghitungan upah minimum 2027, pemerintah menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (α). Rentang indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 1.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan bahwa pertimbangan KHL harus berjalan beriringan dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujarnya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pengupahan yang lebih proporsional, dengan tetap memperhatikan daya beli pekerja dan kondisi dunia usaha di daerah.

Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Batas waktu penetapan UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP, yakni 26 November 2026.

Untuk tingkat kabupaten/kota, UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK, yakni 30 November 2026.

Seluruh ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Pengusaha Dilarang Membayar di Bawah Upah Minimum

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah daripada upah minimum.

Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 140 ayat (5). Adapun Pasal 288 mengatur sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut.

Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, ancaman dendanya berada pada kategori IV hingga kategori VI.

Berdasarkan ketentuan kategori denda dalam KUHP, rentang tersebut setara dengan Rp200 juta hingga Rp2 miliar untuk korporasi, sedangkan denda paling banyak kategori IV bagi pelaku perseorangan mencapai Rp200 juta.

Pengaturan ini menegaskan bahwa penetapan upah minimum bukan sekadar kebijakan tahunan, melainkan bagian dari perlindungan hak pekerja yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Komentar