Buka Masa Sidang II, Puan Ungkap 4 RUU Prioritas dan 12 Agenda Pengawasan DPR

JurnalPatroliNews | Jakarta – DPR RI memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh berbagai persoalan strategis nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, parlemen bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan empat rancangan undang-undang (RUU), sekaligus mengawal 12 isu penting, mulai dari dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga ketahanan energi nasional.

Agenda tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPR selama masa reses harus ditindaklanjuti melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu agenda legislasi yang menjadi perhatian adalah kelanjutan pembahasan empat RUU inisiatif DPR bersama pemerintah.

“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI, di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana,” kata Puan.

Keempat rancangan regulasi tersebut mencakup sejumlah bidang penting, mulai dari transportasi, perlindungan hak cipta, penguatan kelembagaan koperasi, hingga instrumen hukum terkait perampasan aset yang berhubungan dengan tindak pidana.

DPR Diminta Percepat RUU Mendesak

Selain melanjutkan pembahasan RUU yang telah masuk agenda, DPR juga berkomitmen mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang dinilai mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.

Namun, Puan mengingatkan bahwa percepatan pembentukan regulasi tidak boleh mengabaikan kualitas materi maupun keterlibatan masyarakat.

“DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” ujarnya.

Penegasan tersebut menempatkan kualitas legislasi dan partisipasi publik sebagai bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang.

12 Isu Strategis Masuk Pengawasan DPR

Di luar agenda legislasi, DPR akan mengarahkan fungsi pengawasan terhadap 12 persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah.

Puan menyebut pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat memperoleh penanganan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Berikut 12 fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027:

1. Kasus dugaan penyadapan Presiden RI, termasuk pengawasan terhadap penanganan perkara dan proses penegakan hukum.
2. Persoalan administrasi kewilayahan, yang membutuhkan penyelesaian dan kepastian administrasi.
3. Kasus perundungan anak, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap anak.
4. Kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha peternakan.
5. Rekonstruksi infrastruktur pascabencana, terutama percepatan pembangunan kembali fasilitas dan infrastruktur terdampak.
6. Persoalan kawasan industri, meliputi gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan.
7. Ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, agar program perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang berhak.
8. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya kesiapan dan akurasi data.
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah, untuk mendukung peningkatan kualitas sarana pendidikan.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, guna memperkuat sistem pengawasan dan pengaturan sektor keuangan.
12. Ketahanan energi nasional, melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Masuknya 12 isu tersebut memperlihatkan luasnya ruang pengawasan DPR pada masa sidang kali ini. Persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pelayanan publik, perlindungan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya energi.

Ketahanan Fiskal APBN 2026 Ikut Menjadi Perhatian

Selain legislasi dan pengawasan, Puan juga menyoroti ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, kondisi fiskal nasional perlu dijaga agar tetap mampu melindungi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tutur Puan.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap kondisi fiskal antara lain dipengaruhi dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta perkembangan pasar modal.

Karena itu, DPR akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan fiskal tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta stabilitas perekonomian nasional.

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi dimulai pada 10 November 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 17 Desember 2026.

Dengan rangkaian agenda tersebut, DPR menghadapi tanggung jawab untuk memastikan pembahasan regulasi berjalan berkualitas, pengawasan terhadap pemerintah dilakukan secara efektif, dan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses memperoleh tindak lanjut.