Terkait hal ini, Jokowi mengatakan, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi SDR senilai 650 miliar dolar AS menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah.
Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Ia menegaskan, financing gap yang makin lebar, dari 2,5 triliun dolar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dolar AS per tahun perlu jadi perhatian serius.
“Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang,” jelasnya.
Upaya ketiga adalah dengan meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama untuk sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.
“G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun,” pungkasnya.
Lewat KTT tahun ini, Indonesia didapuk menjadi pemimpin G20 untuk periode 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, menggantikan Italia.
Komentar