JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penambahan anggaran untuk kantor kementerian baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kementerian-kementerian baru yang terbentuk dalam Kabinet Merah Putih masih mengandalkan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kementerian asal sebelum pemisahan.
“Sementara untuk tahun ini menggunakan pagu yang ada dari kementerian asal,” jelas Airlangga di kantornya, dikutip Rabu (30/10/2024). Dia menambahkan bahwa semua alokasi anggaran sudah ditentukan dalam APBN 2024.
Pemerintahan baru ini membentuk 23 kementerian baru, yang sebagian besar merupakan pecahan dari nomenklatur kementerian yang sudah ada sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga melakukan koordinasi terkait restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun Anggaran 2024-2025. Langkah ini dianggap penting mengingat adanya perubahan dan kemunculan kementerian baru.
Sri Mulyani menekankan perlunya restrukturisasi ini dilakukan dengan cepat agar berbagai program dari presiden dan wakil presiden dapat segera diimplementasikan.
“Dengan perubahan ini, kita semua dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi, misi, dan pemikiran yang ingin diterjemahkan melalui organ pemerintahan,” ujarnya.
Dia juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) untuk kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan.
Penunjukan pejabat baru, khususnya mereka yang memiliki kewenangan dalam penggunaan sumber daya di masing-masing kementerian, diharapkan dapat segera dilakukan.
“Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi, misi, dan berbagai ide baru dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tetap akuntabel,” pungkas Sri Mulyani.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa transisi dan pengelolaan anggaran kementerian baru dapat dilakukan secara efisien, mendukung program-program prioritas yang diusung oleh kabinet baru.
Komentar