JurnalPatroliNews | Jakarta – Anggaran MBG atau program Makan Bergizi Gratis telah mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Pemerintah menyebut pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas tersebut.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi anggaran itu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta. Menurut dia, dana yang telah direalisasikan digunakan untuk mendukung penyaluran program kepada puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,21 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers yang keterangannya dikutip Sabtu (14/11/2026).
Suahasil menjelaskan, pelaksanaan program tersebut telah menjangkau sekitar 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Besarnya jumlah penerima manfaat dan jaringan pelayanan tersebut membuat pengelolaan program membutuhkan pengawasan yang konsisten. Pemerintah menilai ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta kualitas operasional SPPG menjadi aspek penting yang harus terus diperbaiki.
BGN Perkuat Pengawasan dan Pelayanan
Suahasil memberikan apresiasi terhadap pembenahan yang dilakukan manajemen baru BGN sejak Juli 2026. Perbaikan tersebut mencakup tata kelola program, pengelolaan anggaran, hingga pengawasan terhadap operasional SPPG.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat pemeriksaan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan membantu memastikan layanan MBG diterima oleh kelompok yang memang menjadi sasaran program.
Selain itu, pemerintah menyebut sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Penguatan layanan di kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan pemenuhan gizi.
Keamanan Pangan dan Rantai Pasok Lokal Jadi Perhatian
Pembenahan pelaksanaan MBG juga diarahkan pada aspek keamanan pangan. Salah satu langkah yang disebut Suahasil adalah uji coba penyajian makanan dengan sistem prasmanan di sekolah.
Di sisi lain, pemerintah mendorong pemanfaatan rantai pasok lokal dan sumber daya manusia di sekitar lokasi pelayanan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran penyediaan bahan pangan sekaligus melibatkan potensi ekonomi masyarakat setempat.
“Tingkat keamanan diperhatikan, ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal digunakan. Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Kualitas makanan, keamanan dalam proses penyajian, ketepatan penerima, dan efektivitas pengelolaan pelayanan juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Realisasi Anggaran Perlu Diikuti Akuntabilitas
Dengan realisasi mencapai Rp173,21 triliun hingga akhir Oktober, pelaksanaan MBG menjadi salah satu agenda belanja negara berskala besar yang membutuhkan pertanggungjawaban secara transparan.
Perluasan jangkauan pelayanan harus berjalan seiring dengan pengawasan penggunaan anggaran, evaluasi mutu makanan, serta pemeriksaan operasional setiap SPPG. Hal tersebut penting agar capaian jumlah penerima manfaat tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program.
Apresiasi pemerintah terhadap pembenahan BGN juga perlu diikuti evaluasi berkala dan penyampaian hasil pelaksanaan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, penggunaan anggaran negara dapat dinilai bukan hanya dari besarnya realisasi, tetapi juga dari kualitas layanan dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara perluasan jangkauan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas anggaran. Keberhasilan pembenahan tata kelola akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
Komentar