Menurut Benny, Pancasila haruslah dipertahankan.
“Maka pemimpin yang dipilih harus memiliki Pancasila sebagai habituasi bangsa. Kita jangan sampai terpesona dengan kekilauan, tetapi memilih dengan kritis. Jangan mencari yang tidak berdosa, tetapi cari yang dosanya paling kecil,” tambahnya.
Kepada komunitas, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini juga menyatakan bagaimana komunitas gereja mengajarkan berpikir kritis.
“Kita harus punya logos: pengetahuan, rekam jejak, jejak prestasi, dan terlihat komitmen kesejahteraan rakyat. Kita harus punya ethos: semangat, memberikan pendidikan kepada warganya, untuk mereka kritis, dan kita harus punya pathos: empati, kita punya kepekaan dan rasa terhadap lingkungan. Kalau tiga-tiganya bisa komunitas kerjakan, pendidikan kritis dan nalar berpikir di lingkungan terjadi,” imbuhnya.
Dia pun menutup paparannya dengan sebuah seruan.
“Pemilu ini bukan mencari pemimpin yang terbaik, tetapi kita mencegah yang jahat untuk berkuasa. Cari pemimpin yang dosanya paling kecil. Pemimpin tanpa dosa itu utopis, maka carilah yang paling kecil dosanya. Carilah yang paling benar, bisa dan terbukti berupaya, menyelenggarakan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tidak pernah terafiliasi dengan politik identitas, radikalisme dan terorisme.”
Darwin Darmawan menyatakan bahwa pemilu sebenarnya adalah wujud kedaulatan rakyat yang paling dilihat dan nyata di kehidupan masyarakat.
“Pemilu itu wujud paling kelihatan dari kedaulatan rakyat. Bagaimana rakyat bisa berdaulat dan mengelola negeri ini, lewat pemilu. Semua orang sama, yang tua ataupun muda, yang kaya atau miskin,” serunya.
Sekretaris BPMSW Sinwil Jawa Barat ini menyoroti bagaimana komunitas bertindak dalam dunia politik.
“Bukan politik praktis. Kita harus bersikap positif, kreatif, dan aktif terhadap politik, tidak negatif dan apatis. Kita dekatkan dengan politik kebangsaan dan kerakyatan. Kita melawan intoleransi, radikalisme, dan kebencian identitas. Jangan dipilih orang-orang seperti itu. Buatlah agar jabatan publik diisi oleh orang yang capable; menjadi pemilih yang kritis, jangan karena kepentingan, kita jadi pragmatis, lalu ‘mudah’ saja memilih,” jelasnya.
Dia pun menyatakan juga bahwa pemimpin yang dipilih haruslah pemimpin yang Pancasilais.
“Dia harus terbukti menghargai keyakinan agama yang berbeda-beda, menjunjung tinggi kemanusiaan atau HAM, tidak sektarian dan membangun persatuan, tidak otoriter, mau mendengar aspirasi rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial,” tuturnya.
Komentar