JurnalPatroliNews – Jakarta,– Curahan hati disampaikan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro seiring keputusan pemerintah menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek.
Bambang mengatakan, selama ini kementerian yang dipimpinnya dirasa tidak berada pada posisi yang jelas.
BRIN, kata dia, seharusnya memiliki tugas sharing fasilitas, sharing resources, termasuk sharing SDM dengan kementerian lain, salah satunya Kemendikbud. Usulan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan telah ditandatangani pada 31 Maret 2020 silam.
“Tapi unfortunately, sampai setahun kemudian Perpes tersebut tidak pernah diundangkan oleh Kemenkumham. Sudah ditandatangani harusnya sudah efektif, tapi tidak pernah diundangkan,” kata Bambang dalam Forum Diskusi Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi, di akun Youtube Ikatan Alumni Program Habibie Channel, Minggu (11/4).
“Jadi boleh dibilang saya setahun ini menjalankan aktivitas dengan (tidak jelas), tidak juga dengan Plt karena basically kalau tidak ada organisasi, tidak ada Plt. (ibarat) Tidak ada kotaknya ya tidak ada orangnya,” imbuhnya.
Pihaknya pun meminta maaf kepada seluruh staf di Kemenristek/BRIN lantaran selama 1,5 tahun bekerja, Kemenristek/BRIN tidak memiliki status yang jelas. Padahal presiden sudah mengamini adanya kementerian tersebut.
“Jadi kalau di sini ada para peserta yang dari ristek BRIN, pertama saya mohon maaf karena selama setahun mereka tidak punya status yang jelas. Tapi saya juga terima kasih karena sebagai relawan akhirnya mereka tetap kerja as if kementerian ini lengkap. Jadi ini yang harus saya lewati dalam setahun,” tandasnya.
(rmol)
Komentar