JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkungan Istana kembali memunculkan pertanyaan mengenai motif serta kemungkinan adanya kepentingan politik di balik perkara tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menduga tindakan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur, melainkan berpotensi berkaitan dengan agenda kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan.
Pandangan tersebut disampaikan Benny melalui akun media sosial X pada Senin (9/11/2026). Ia meminta Mabes Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan akuntabel agar seluruh fakta dapat terungkap.
“Ini akan terungkap jika Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini secara transparan dan akuntabel,” tegas Benny.
Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada identifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri siapa yang memberikan perintah, apa motif di balik tindakan tersebut, serta tujuan akhir dari operasi penyadapan yang dipersoalkan.
“Itu sebabnya saya meminta Mabes Polri harus usut tuntas kasus ini, siapa dalangnya, apa motifnya, dan target akhirnya apa,” tandasnya.
Benny Soroti Dugaan Kepentingan Kekuasaan
Benny memandang dugaan penyadapan terhadap Presiden dan lingkungan Istana memiliki dimensi yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.
Ia menduga terdapat kemungkinan agenda politik di balik tindakan tersebut. Namun, dugaan mengenai tujuan merebut kekuasaan itu merupakan pandangan Benny yang masih membutuhkan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Karena itu, ia meminta Mabes Polri tidak hanya mengungkap pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri rantai komando dan pihak yang diduga memiliki kepentingan terhadap aktivitas penyadapan tersebut.
Transparansi penyidikan dinilai penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi baru di tengah masyarakat.
Empat Perwira Tinggi Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Perkara dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya berkembang setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.
Berdasarkan perkembangan penyidikan yang diberitakan pada 6 November 2026, terdapat empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan dilakukan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Dugaan pelanggaran yang diselidiki mencakup penyadapan atau intersepsi ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan media nasional, sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden, tetapi juga mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Meski demikian, penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh dugaan yang disangkakan. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum.
Pemberi Perintah dan Motif Masih Perlu Diungkap
Salah satu persoalan penting dalam perkara ini adalah penelusuran mengenai siapa yang memerintahkan aktivitas penyadapan dan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.
Pertanyaan mengenai rantai komando menjadi penting karena penggunaan perangkat penyadapan dalam institusi negara semestinya memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, serta prosedur pengawasan yang jelas.
Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan atau pelaksanaan penyadapan di luar ketentuan hukum, penyidik perlu mengungkap tanggung jawab setiap pihak berdasarkan peran dan bukti yang diperoleh.
Selain itu, dugaan adanya agenda politik sebagaimana disampaikan Benny juga perlu diuji secara objektif. Hingga kini, pernyataan mengenai upaya merebut kekuasaan masih merupakan dugaan yang belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Komisi III DPR Dorong Pengusutan Transparan
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Benny menempatkan transparansi penanganan perkara sebagai hal penting untuk memastikan pengungkapan kasus berjalan secara akuntabel.
Perkara ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya dalam penggunaan teknologi penyadapan yang memiliki konsekuensi serius terhadap privasi dan hak warga negara.
Pengungkapan secara menyeluruh diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menjadi sasaran, bagaimana hasil penyadapan digunakan, serta apakah terdapat kepentingan lain di balik aktivitas tersebut.
Pada akhirnya, penyelesaian perkara ini tidak cukup hanya dengan mengungkap pihak yang diduga terlibat secara teknis. Penegakan hukum juga harus memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan, sekaligus membuktikan setiap dugaan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Komentar