JurnalPatroliNews – Semarang – Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa pendidikan berpikir kritis kepada masyarakat harus terus dilakukan, agar demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila terus terwujud. Hal itu dia ungkapkan dalam acara Diskusi Kebangsaan yang diadakan oleh Gerakan NKRI Sehat, di Semarang, Jumat (10/11/2023).
Hadir dan juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, Arief Hidayat yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta peserta dari berbagai kalangan, seperti budayawan, akademisi, serta wartawan.
Benny, yang juga merupakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus selalu berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila.
“Dan bukan hanya sekedar nilai yang dihafalkan, tetapi nilai-nilai itu menjadi rasa, menjadi tingkah laku dan ucapan serta perbuatan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itulah nilai-nilai Pancasila. Semua itu inti demokrasi Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, keadaban demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila bisa dibuat jika ada kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.
“Semuanya jadi pengawas dari yang lainnya. Sekarang, jika masyarakat malah terbelenggu dan terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, seharusnya kita tidak hanya diam, kita harus mengoreksi, untuk mengembalikan keadaban demokrasi.”
Benny menyoroti isu-isu yang menerpa jelang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini.
“Masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi jika dilihat ada penyimpangan dalam penegakan norma hukum; jangan lagi diam saat diintervensi pemerintah ataupun pasar. Hukum itu tidak bisa dikendalikan diluar norma etis, karena pelanggaran etis itu cacat moral, artinya nilai Pancasila diabaikan,” tegasnya.
Pakar komunikasi politik ini pun menyerukan agar selalu waspada dan raising awareness akan keadaan bangsa dan negara terus dipupuk.
“Publik harus sadar bahwa mereka berhak untuk diberikan pendidikan sebagai masyarakat yang kritis dan cerdas, terutama jika kita berbicara dalam hal penggunaan hak memilih dalam pemilu yang akan datang.”
“Misalnya,” lanjut Benny, “saat memilih pemimpin dan wakil rakyat, pintar-pintarlah melihat siapa yang menjadi calon-calonnya; harus check and recheck prestasinya, track recordnya, apa saja yang sudah mereka lakukan, apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengatur negara ini.”
Komentar