JurnalPatroliNews | Bogor – Pengelolaan anggaran pendidikan tidak cukup dinilai dari ketertiban administrasi dan tingkat penyerapan dana. Setiap rupiah harus diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan peserta didik serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Prinsip tersebut menjadi pesan utama Billy Sukarsana, S.E., M.M., Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sekaligus Manager Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), saat memberikan materi penguatan tata kelola BOSP kepada 60 peserta dari satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Tangerang Selatan.
Materi itu disampaikan dalam Pelatihan Kepala Satuan Pendidikan PKBM Kota Tangerang Selatan di Pertiwi Village, Puncak, Bogor, pada 18–19 September 2026. Billy mengangkat tata kelola anggaran bukan semata sebagai persoalan teknis keuangan, melainkan bagian dari kualitas kepemimpinan dan manajemen lembaga pendidikan.
Baginya, anggaran harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembelajaran dan meningkatkan kapasitas lembaga, bukan sekadar angka dalam laporan.
Dari Administrasi Menuju Manajemen Strategis
Dalam pemaparannya, Billy membahas empat komponen utama pengelolaan BOSP, yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian. Keempatnya merupakan satu kesatuan untuk membangun tata kelola keuangan satuan pendidikan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Billy menekankan kemampuan kepala PKBM mengambil keputusan ketika sumber daya terbatas dan kebutuhan peserta didik beragam. Mereka perlu memahami alasan program diprioritaskan, penerima manfaat, serta dampak yang ingin dicapai.
Perencanaan, menurut kerangka materi tersebut, bukan sekadar dokumen untuk memenuhi kewajiban administratif. Perencanaan merupakan proses membaca kebutuhan lembaga, menentukan prioritas, dan memastikan program yang dibiayai memiliki hubungan dengan peningkatan layanan pendidikan.
“Anggaran tanpa perencanaan hanya menjadi belanja tanpa manfaat nyata,” demikian pesan yang disampaikan Billy dalam materi penguatan tata kelola BOSP.
Pendekatan ini menggeser pola pikir administratif menuju manajemen berbasis hasil. Anggaran menjadi sarana mencapai tujuan pendidikan.
Akuntabilitas Menjadi Ukuran Kepemimpinan
Dalam praktiknya, keputusan belanja perlu dikaitkan dengan rencana kerja lembaga dan ketentuan penggunaan dana yang berlaku. Kepala PKBM juga perlu memastikan prosesnya terdokumentasi, terbuka, serta dapat ditelusuri. Dengan cara itu, pengawasan tidak dipandang sebagai beban, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal. Langkah tersebut sekaligus membantu mencegah kekeliruan dan menjaga ketepatan sasaran program.
Pengelolaan BOSP juga berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan kepala satuan pendidikan. Perencanaan menentukan prioritas, pelaksanaan menerjemahkan rencana menjadi kegiatan, sedangkan pelaporan dan pengendalian memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Perencanaan yang lemah membuat program tidak tepat sasaran; pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian yang buruk menyulitkan pengawasan serta membuka risiko penyimpangan.
Kepala PKBM perlu memahami seluruh instrumen tersebut. Akuntabilitas berarti setiap keputusan anggaran memiliki dasar, tujuan, dan manfaat yang jelas.
Memahami Karakter dan Kebutuhan PKBM
Penguatan tata kelola BOSP memiliki arti penting bagi pendidikan nonformal. PKBM melayani masyarakat dengan kebutuhan dan latar belakang beragam melalui jalur pendidikan nonformal dan program kesetaraan.
Ada PKBM yang perlu memperluas akses peserta didik, memperkuat program pembelajaran, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, atau membenahi administrasi serta tata kelola internal. Karena itu, keputusan anggaran harus berangkat dari kebutuhan nyata masing-masing lembaga, bukan sekadar mengikuti pola belanja yang seragam.
Kualitas kepala PKBM terlihat dari ketepatan menentukan prioritas dan manfaat anggaran bagi peserta didik. Penyerapan dana bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Eko Hartanto: Pelatihan Perkuat Kapasitas Kepala PKBM
Ketua Forum Komunikasi PKBM (FK-PKBM) Kota Tangerang Selatan, Eko Hartanto, menilai pelatihan yang diikuti 60 peserta tersebut penting untuk memperkuat kemampuan manajerial kepala satuan pendidikan. Menurutnya, setiap PKBM memiliki persoalan berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pengelolaan sesuai karakteristik lembaga.
“Ada PKBM yang mungkin menghadapi persoalan akses peserta didik, ada yang membutuhkan penguatan program pembelajaran, ada yang perlu memperluas kemitraan. Ada pula yang membutuhkan pembenahan administrasi dan tata kelola internal, seperti peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan,” ujar Eko.
Menurutnya, penguatan kapasitas membantu kepala PKBM menerjemahkan kebijakan anggaran menjadi program sesuai kebutuhan masyarakat.
Menghubungkan Tata Kelola dan Ekosistem Pendidikan
Pelatihan tersebut juga menghadirkan materi dari Rifky, S.Pd., dari Direktorat Pendidikan Nonformal, mengenai transformasi satuan pendidikan nonformal menjadi ekosistem yang berdaya bersama masyarakat. Kepala PKBM didorong membangun kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Materi tersebut melengkapi paparan Billy: tata kelola internal menjaga tanggung jawab penggunaan sumber daya, sementara kemitraan memperluas akses dan kualitas layanan.
Kepala PKBM juga dituntut menjadi manajer, pemimpin pembelajaran, dan penghubung lembaga dengan masyarakat.
Pelatihan yang diselenggarakan FK-PKBM Kota Tangerang Selatan bersama Inovasi Aplikasi Cerdas (IAC) itu turut menghadirkan narasumber dari BPK RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Keberhasilan Diukur dari Manfaat
Ukuran keberhasilan penggunaan BOSP tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar dana yang telah dibelanjakan. Hal yang lebih penting ialah perubahan yang dihasilkan: apakah akses pendidikan semakin mudah, pembelajaran membaik, kebutuhan peserta didik lebih terpenuhi, dan kapasitas lembaga meningkat.
Setiap program perlu memiliki sasaran dan manfaat terukur agar penggunaan dana tetap sejalan dengan tujuan pendidikan.
Dari Puncak Bogor Menuju PKBM
Pelatihan selama dua hari di Puncak Bogor menjadi awal penguatan kapasitas. Tantangan sesungguhnya muncul saat kepala PKBM kembali menyusun prioritas, menjalankan program, membangun kemitraan, dan mempertanggungjawabkan anggaran.
Pesan Billy Sukarsana menegaskan bahwa tata kelola BOSP bukan sekadar urusan administrasi dan laporan keuangan. Pengelolaan anggaran merupakan bagian dari strategi membangun lembaga pendidikan yang tertib secara manajemen, kuat secara kelembagaan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, nilai terbesar anggaran pendidikan bukan terletak pada besarnya dana yang terserap, melainkan pada manfaat dan peningkatan mutu yang dirasakan peserta didik serta masyarakat.
Komentar