“Tantangan pembiayaan untuk UMKM ini adalah bagaimana dia bisa mendapat dana yang murah, tepat, cepat, dan mudah. Sayangnya perbankan masih menganggap sektor mikro ini menjadi beban karena cost unit dalam memberikan pinjaman itu besar sehingga mereka lebih tertarik membiayai sektor yang lebih besar sekalian,” kata Bagus.
Bagus membenarkan, salah satu terobosan yang sedang dilakukan KemenKopUKM untuk membiayai sektor UMKM yaitu implementasi Credit Scoring (SC) yang dinilai lebih logis dan memudahkan sektor UMKM mendapatkan dukungan pendanaan. Implementasi pembiayaan dengan skema SC ini diyakini dapat membantu perluasan penyaluran KUR.
“Pada intinya perbankan atau lembaga pembiayaan manapun berani menerapkan skema SC ini ketika ada kepastian pembelian, kepastian harga, dan standardisasi produk,” kata Bagus.
Sementara itu Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi KemenKopUKM Ali Manshur menjelaskan opsi pembiayaan lain yang bisa diakses oleh UMKM yaitu Peer to Peer Lending (PtoP lending) atau dari Securities Crowd Funding (SCF).
Berdasarkan catatan dari KemenKopUKM yang didokumentasikan di dalam buku ini, sampai Juni 2024 total outstanding pinjaman yang telah dikucurkan dari PtoP lending mencapai Rp20,72 triliun dengan jumlah debitur 3,51 juta.
“Saat ini ada 100 perusahaan penyelenggara PtoP lending dan penyelenggara SCF ada 17 perusahaan. Untuk SCF total pendanaan sudah mencapai Rp1,15 triliun dengan jumlah pemodal sebanyak 159.957 unit,” kata Ali.
Ali juga menambahkan, KemenKopUKM terus memperluas penyaluran KUR Klaster yang plafonnya cukup besar yaitu mencapai Rp500 juta. Di sisi lain, pihaknya juga sedang mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera membuat peraturan supaya perbankan tak hanya menggunakan pendekatan konvensional kolateral terutama pembiayaan bagi sektor UKM.
“Peran kami adalah menghubungkan antara UKM dengan sumber pembiayaan alternatif khususnya bagi mereka yang kami kurasi dan yang kami lihat potensial untuk berkembang,” ucapnya.
Komentar