JurnalPatroliNews | Jakarta — Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih perlu dievaluasi menyusul berulangnya persoalan mendasar yang berdampak pada masyarakat. Ia mengingatkan agar para pembantu Presiden Prabowo Subianto mampu mengantisipasi persoalan dan tidak justru menjadi beban bagi pemerintahan.
Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Defiyan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga antrean bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurutnya, persoalan yang berulang semestinya dapat diantisipasi melalui sistem pengawasan, perencanaan, dan mekanisme penanganan yang memadai. Ia juga menyoroti tanggung jawab pejabat terkait, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam menangani persoalan di sektor energi.
“Untuk musibah non-alamiah seperti merosotnya nilai tukar Rupiah, anjloknya IHSG di Bursa Efek Indonesia, hingga antrean BBM di SPBU, siklusnya sudah dapat diperkirakan. Mekanisme dan sistem yang ketat sudah ada. Jika masalah terus berulang, ini murni faktor human error,” ujar Defiyan.
Ia juga menyoroti koordinasi antarlembaga dalam menangani bencana alam, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung berapi, serta banjir bandang.
Defiyan berpandangan bahwa kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Dalam Negeri, perlu memiliki peta jalan peringatan dini dan mitigasi risiko yang matang.
Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons setelah kejadian, tetapi juga pada langkah pencegahan dan pengurangan risiko.
Minta Evaluasi Pejabat yang Bertanggung Jawab
Defiyan menilai kesalahan maupun kelalaian pejabat yang memiliki kewenangan tidak seharusnya dialihkan begitu saja kepada bawahan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap persoalan yang terus berulang agar pemerintah dapat memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa.
Dalam pandangannya, persoalan yang tidak tertangani secara optimal berpotensi menimbulkan dampak ekonomi maupun politik bagi pemerintahan. Karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja menteri dan pejabat terkait berdasarkan tanggung jawab serta kemampuan mereka dalam mengantisipasi persoalan.
Defiyan mempertanyakan bagaimana Presiden menilai para pembantunya ketika persoalan yang sama terus muncul di tengah masyarakat.
“Publik tentu bertanya bagaimana cara Presiden mengevaluasi para pembantunya yang justru menjadi sumber masalah. The floor is yours, Mr. President. Namun, publik juga terus mengamati dan menilai hingga 2029 mendatang,” pungkasnya.
Pernyataan Defiyan tersebut menjadi kritik terhadap pentingnya akuntabilitas pejabat publik, koordinasi lintas kementerian, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas tanggung jawab masing-masing pejabat tetap perlu mempertimbangkan data, kronologi kejadian, kewenangan, dan penjelasan dari pihak terkait.
Evaluasi kinerja pemerintahan pada akhirnya memerlukan ukuran yang jelas, termasuk kemampuan mengantisipasi risiko, kecepatan merespons persoalan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Komentar