JurnalPatroliNews | Jakarta – Wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki perhatian parlemen menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi terkait polemik ijazah pendidikan Gibran. Namun, DPR belum menentukan langkah kelembagaan yang akan ditempuh.
Dasco menegaskan, setiap aspirasi yang masuk harus diproses melalui mekanisme dan tata tertib DPR. Hingga Senin (9/11/2026), pimpinan DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas persoalan tersebut.
“Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
DPR Masih Menunggu Putusan Lengkap MA
Selain menunggu pembukaan masa sidang, pimpinan DPR masih menanti salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Menurut Dasco, dokumen lengkap tersebut diperlukan agar DPR dapat memahami secara menyeluruh pertimbangan hukum dan substansi putusan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Karena itu, ia belum dapat memastikan apakah aspirasi yang berkembang akan ditindaklanjuti melalui hak angket, hak menyatakan pendapat, atau mekanisme kelembagaan lainnya.
“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI. Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Pembahasan Lintas Fraksi Masih Bersifat Informal
Dasco mengungkapkan, komunikasi mengenai polemik Gibran sudah berlangsung di antara sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Namun, pembicaraan tersebut masih bersifat informal karena DPR belum memasuki masa persidangan.
Sejumlah pihak, lanjut Dasco, menghendaki agar aspirasi tersebut dibawa ke forum resmi sesuai prosedur yang berlaku di parlemen.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan meminta pembahasan secara resmi,” ungkapnya.
Meski demikian, pembukaan masa sidang pada 10 November tidak serta-merta berarti usulan pemakzulan langsung dibahas dalam rapat paripurna. Tahapan kelembagaan dan persyaratan sesuai peraturan DPR tetap harus dilalui.
“Ya kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelas Dasco.
Ia kembali menegaskan bahwa setiap langkah DPR harus mengikuti ketentuan dalam tata tertib lembaga legislatif.
Berawal dari Putusan MK dan MA soal Dokumen Pendidikan
Polemik yang menyeret nama Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 membacakan putusan terkait persyaratan pendidikan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek gugatan tidak sah dan mengabulkan gugatan penggugat.
Kedua putusan itu kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat, organisasi sipil, serta sejumlah kalangan politik. Sebagian pihak mendorong DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Mekanisme Konstitusional Tetap Menjadi Acuan
Wacana pemakzulan presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan aspirasi politik atau pernyataan sejumlah anggota parlemen.
Konstitusi mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Karena itu, setiap usulan yang berkembang harus terlebih dahulu diuji berdasarkan persyaratan konstitusional dan prosedur hukum yang berlaku.
Pembukaan masa sidang DPR pada 10 November 2026 menjadi awal kembali berjalannya agenda kelembagaan parlemen setelah masa reses. Namun, keputusan mengenai tindak lanjut aspirasi pemakzulan Gibran masih menunggu pembahasan resmi, perkembangan komunikasi lintas fraksi, serta kajian terhadap putusan lengkap Mahkamah Agung.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana DPR menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut melalui mekanisme konstitusional, tanpa mendahului proses dan kewenangan lembaga negara lainnya.
Komentar