JurnalPatroliNews | Jakarta – Ketegangan diplomatik terkait status Dataran Tinggi Golan kembali mencuat setelah pemerintah Kolombia secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang secara internasional masih dipandang sebagai wilayah Suriah yang diduduki.
Keputusan pemerintah baru Kolombia itu langsung mendapat respons keras dari Arab Saudi. Riyadh menilai pengakuan tersebut bertentangan dengan hukum internasional sekaligus mengabaikan sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi rujukan mengenai status Golan Heights.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan kecaman tersebut pada Selasa (11/8/2026). Riyadh menegaskan bahwa pengakuan terhadap klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan tidak sejalan dengan posisi internasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Saudi secara khusus menyoroti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 497 Tahun 1981. Dalam resolusi yang diadopsi secara bulat pada 17 Desember 1981 itu, Dewan Keamanan menyatakan keputusan Israel memberlakukan hukum, yurisdiksi dan administrasinya di Golan Heights sebagai tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum internasional.
“Langkah-langkah seperti ini tidak berkontribusi pada tercapainya perdamaian,” menjadi salah satu penegasan Riyadh dalam merespons kebijakan Kolombia.
Arab Saudi juga memperingatkan bahwa pengakuan semacam itu justru berpotensi memperkuat situasi fait accompli atau keadaan yang dipaksakan di lapangan. Menurut Riyadh, perubahan sepihak terhadap status hukum suatu wilayah tidak otomatis melahirkan legitimasi internasional.
Kerajaan Arab Saudi kembali menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Arab Suriah yang berada di bawah pendudukan Israel. Karena itu, setiap keputusan yang berupaya mengubah status hukum wilayah tersebut dinilai tidak dapat memberikan hak maupun legitimasi terhadap tindakan tersebut.
Riyadh kemudian mendesak pemerintah Kolombia mempertimbangkan kembali kebijakannya dan tetap berpegang pada hukum internasional serta resolusi-resolusi internasional yang relevan.
Sikap Kolombia tersebut merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri negara Amerika Selatan itu setelah Abelardo de la Espriella mulai memimpin pemerintahan.
Pemerintah Kolombia pada Senin (10/8/2026) menyatakan pengakuannya terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Pemerintah baru tersebut juga mengaitkan keberadaan Israel di wilayah strategis itu dengan kepentingan keamanan dan hak Israel untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal.
Keputusan tersebut menjadikan Kolombia sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat yang secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Golan Heights.
Amerika Serikat lebih dahulu mengambil keputusan serupa pada 2019 ketika pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut.
Namun, posisi tersebut tidak mengubah pandangan PBB mengenai status Golan. Resolusi 497 tetap menjadi salah satu dasar utama yang menegaskan bahwa penerapan hukum dan administrasi Israel di wilayah Golan yang diduduki tidak memiliki akibat hukum internasional.
Dataran Tinggi Golan memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perbatasan Israel dan Suriah. Israel merebut sebagian besar wilayah tersebut dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967.
Pada 1981, Israel kemudian memberlakukan hukum, yurisdiksi dan administrasinya di wilayah tersebut. Langkah itu mendapat penolakan internasional dan menjadi latar belakang lahirnya Resolusi DK PBB 497.
Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan tidak hanya menyatakan keputusan Israel tidak sah, tetapi juga menegaskan bahwa ketentuan Konvensi Jenewa 1949 tetap berlaku terhadap wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.
Persoalan status Golan kembali menjadi sorotan setelah perubahan kebijakan Kolombia. Pemerintah Suriah juga menolak keputusan Bogota dan menyebut pengakuan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional serta resolusi PBB.
Bagi Arab Saudi, perkembangan tersebut bukan sekadar persoalan hubungan bilateral Kolombia-Israel. Riyadh melihatnya sebagai bagian dari isu yang lebih luas mengenai penghormatan terhadap hukum internasional dan upaya mencapai penyelesaian konflik Timur Tengah.
Karena itu, Saudi menegaskan kembali dukungannya terhadap keamanan, stabilitas serta terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.
Di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang masih sensitif, pengakuan Kolombia berpotensi membuka perdebatan baru mengenai status Golan Heights. Terlebih, keputusan tersebut mematahkan posisi diplomatik yang selama bertahun-tahun hanya diambil Amerika Serikat di antara negara-negara anggota PBB.
Dengan sikap keras Riyadh dan penolakan dari Damaskus, isu Golan kini kembali menjadi salah satu titik penting dalam pertarungan diplomatik mengenai kedaulatan, pendudukan wilayah dan penerapan hukum internasional di Timur Tengah.
Komentar