JurnalPatroliNews – Jakarta – Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES menyelenggarakan diskusi publik bertema “Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo dalam Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi“. Acara yang digelar secara daring pada Kamis (23/1/2025).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar, antara lain Prof. Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina), Ahmad Khoirul Umam, Ph.D (Kaprodi Paramadina Graduate School of Diplomacy), Dr. Hendri Satrio (Dosen Universitas Paramadina), serta Fahmi Wibawa (Direktur Eksekutif LP3ES). Diskusi dipandu oleh Joko Arizal (Dosen Universitas Paramadina/LP3ES).
Prof. Didik J. Rachbini dalam pemaparannya menyoroti peran DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, dominasi partai-partai pendukung Prabowo dalam parlemen berisiko melemahkan fungsi check and balance. “Jika DPR tidak menjalankan tugasnya dengan baik, demokrasi yang akan menjadi taruhannya,” tegas Didik.
Sementara itu, Dr. Hendri Satrio menilai kondisi fiskal menjadi tantangan utama pemerintahan Prabowo. Ia mengamati adanya tekanan besar terhadap anggaran negara, yang tercermin dalam wacana kebijakan seperti pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau amnesti bagi koruptor yang bersedia mengembalikan uang. “Program unggulan yang dicanangkan pemerintah saat ini lebih banyak berorientasi pada pengeluaran, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara kebijakan yang dapat meningkatkan pemasukan negara, seperti kenaikan PPN 12%, justru dibatalkan,” ujarnya.
Hendri juga menyoroti hubungan erat antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo, sesuatu yang dianggapnya belum pernah terjadi dalam transisi pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut bahwa kesinambungan kebijakan dari era Jokowi ke Prabowo memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah pemerintahan ke depan.
Komentar