JurnalPatroliNews | Denpasar – Foto Gibran Rakabuming Raka tidak lagi terlihat di dinding Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut ketiadaan foto tersebut berkaitan dengan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.
Penjelasan itu disampaikan Koster saat ditanya wartawan mengenai foto Wakil Presiden yang sebelumnya terpajang di ruangan tersebut. Menurutnya, posisi Gibran sudah tidak lagi menjabat dan hingga kini belum ada sosok yang menggantikannya.
“Sudah berhenti beliaunya dan belum ada yang menggantikan,” kata Koster kepada wartawan, Jumat (13/11/2026) malam.
Ketiadaan foto Gibran terlihat ketika Koster menggelar penandatanganan lima Rencana Aksi Kerja Sama Regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Sekretaris Daerah NTT Fransiskus Sales Sodo.
Perubahan tampilan ruang rapat tersebut menjadi perhatian karena berlangsung sehari setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Penurunan Foto Gibran Juga Terjadi di Daerah Lain
Peristiwa di Bali muncul di tengah sejumlah perubahan pemasangan foto Gibran di lingkungan lembaga pemerintahan dan legislatif.
Di Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono sebelumnya menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya. Deni menyebut tindakan tersebut sebagai sikap politik pribadi yang telah dilakukannya sejak 6 November 2026, sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Sementara itu, di DPRD Provinsi Jawa Barat, foto Gibran sempat diturunkan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah audiensi dengan pimpinan DPRD pada Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut bukan merupakan instruksi atau keputusan kelembagaan DPRD Jawa Barat. Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan bahwa tindakan itu dilakukan secara spontan oleh salah seorang peserta audiensi.
Foto Gibran kemudian kembali dipasang di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pada Jumat (13/11/2026). Pihak DPRD menyatakan pemasangan foto tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai status jabatan Gibran.
Perubahan Simbolik di Tengah Proses Konstitusional
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan beragam respons terhadap pengunduran diri Gibran di sejumlah daerah dan lembaga. Namun, tindakan penurunan foto di setiap tempat memiliki latar belakang berbeda, mulai dari penjelasan pejabat daerah hingga aksi simbolik masyarakat dan sikap politik pribadi anggota legislatif.
Di sisi lain, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, perubahan pemasangan foto di sejumlah ruangan menjadi bagian dari dinamika yang berkembang setelah pengunduran diri Gibran. Sementara itu, proses formal pengisian jabatan Wakil Presiden tetap berada dalam mekanisme ketatanegaraan yang telah ditentukan konstitusi.
Komentar