JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengacara bernama Haris Azhar menyebut bahwa pihak kepolisian di era kepemimpinan Jokowi cenderung melayani kepentingan rezim dan sangat diskriminatif.
Haris Azhar mengatakan bahwa proses penegakan hukumnya juga cenderung ke arah dimensi politik.
Hal itu disampaikan oleh Haris Azhar dalam tayangan YouTube Refly Harun, Sabtu, 23 Oktober 2021.
“Kalau polisi di era rezim Jokowi ini, dia sangat melayani kepentingan rezim,” ucap Haris Azhar dikutip terkini.id dari Kabarbesuki.
“Dia memang penegakan hukumnya itu yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif,” sambungnya.
Lebih lanjut, Haris Azhar menyebut bahwa hampir setiap kelompok oposisi membuat laporan ke polisi sering ditanggapi dengan sangat lambat.
Sebaliknya, kata Haris Azhar, laporan akan cenderung cepat diproses oleh kepolisian jika yang melaporkan adalah orang-orang di dalam pemerintahan.
“Jadi kalau misalnya kelompok oposisi di luar pemerintah itu bikin laporan pasti gak langsung atau gak cepat bekerjanya,” jelasnya.
“Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah,” sambungnya.
Tak sampai di situ, Haris Azhar menyoroti berbagai kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
“Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi,” jelasnya.
Komentar