JurnalPatroliNews | Jakarta — Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai dinamika hubungan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto berpotensi dipengaruhi oleh perubahan posisi Jokowi dalam pengambilan keputusan politik serta persoalan yang menyangkut keluarganya.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI yang akrab disapa Hensa itu menyebut setidaknya ada dua faktor yang dapat menjelaskan perubahan sikap Jokowi. Pertama, kemungkinan berkurangnya keterlibatan Jokowi dalam keputusan-keputusan politik strategis. Kedua, persoalan isu ijazah yang menurutnya telah meluas hingga menyentuh putra Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Selama sepuluh tahun lebih, Pak Jokowi selalu berada di pusat keputusan politik. Sekarang, kalau ia merasa tidak lagi diajak bicara soal langkah-langkah besar, wajar kalau Pak Jokowi mulai mencari ruang politiknya sendiri,” kata Hendri Satrio, Minggu (18/10/2026).
Menurut Hensa, tokoh politik yang merasa kehilangan ruang dalam proses pengambilan keputusan umumnya menghadapi dua pilihan: tetap berada di luar dinamika atau membangun panggung politik baru.
Dalam konteks Jokowi, ia menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi menjadi salah satu saluran untuk mempertahankan pengaruh politiknya.
“Saya melihat Pak Jokowi memilih membangun panggung baru, bukan diam. PSI adalah kendaraan politik yang paling dekat dan paling masuk akal untuk itu,” ujarnya.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan interpretasi Hendri terhadap dinamika politik, bukan konfirmasi mengenai strategi atau keputusan pribadi Jokowi.
Isu Ijazah Dinilai Ikut Memengaruhi Dinamika Politik
Faktor kedua yang disoroti Hensa adalah persoalan isu ijazah yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi dan kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Menurutnya, ketika persoalan yang semula menyasar seorang tokoh turut menyentuh anggota keluarganya yang kini memegang jabatan publik, situasi tersebut dapat memengaruhi cara tokoh bersangkutan merespons tekanan politik.
“Isu ijazah ini sudah bukan lagi soal pribadi Pak Jokowi. Begitu merembet ke anaknya, apalagi anaknya kini menjabat wakil presiden, wajar kalau Pak Jokowi merasa harus pasang badan dan tampil lebih keras,” tutur Hensa.
Ia menambahkan, tekanan yang datang berulang kali dapat mendorong seseorang mengubah pendekatan, dari sekadar memberikan tanggapan menjadi mengambil langkah lebih aktif untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya.
“Orang yang terus diserang lama-lama akan berhitung, daripada menunggu lebih baik maju duluan. Bisa jadi itulah yang sedang kita lihat dari sikap Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo sekarang,” lanjutnya.
Namun, dugaan hubungan antara persoalan ijazah dan perubahan sikap politik Jokowi tersebut masih merupakan analisis narasumber. Tanpa pernyataan langsung dari Jokowi atau bukti pendukung lainnya, motif tersebut belum dapat dipastikan.
Jokowi Belum Tentu Berseberangan dengan Prabowo
Hendri Satrio mengingatkan agar dinamika tersebut tidak langsung ditafsirkan sebagai tanda bahwa Jokowi akan meninggalkan atau berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia mengakui analisisnya disusun berdasarkan pengamatan dari luar, sedangkan pertimbangan politik Jokowi yang sebenarnya hanya dapat dipastikan melalui pernyataan atau langkah yang bersangkutan.
“Jokowi memang sejauh ini masih mendukung Prabowo-Gibran. Tapi melihat langkahnya sekarang, saya melihat Jokowi mungkin juga sudah mulai mempertimbangkan rencana lain. Dilihat saja apa yang akan ia lakukan bersama PSI nantinya,” pungkas Hensa.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah hubungan politik Jokowi dan Prabowo masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Perkembangan sikap keduanya, posisi PSI, serta pernyataan resmi para tokoh terkait akan menjadi faktor penting untuk menilai dinamika politik selanjutnya.
Komentar