Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat! Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan

JurnalPatroliNews | Jakarta – Karier Irjen Eko Hadi Santoso di institusi Polri menghadapi babak serius setelah Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Putusan tersebut dijatuhkan menyusul pemeriksaan etik terkait dugaan penyalahgunaan akses teknologi kepolisian dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, Eko menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Putusan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi, yakni sanksi etika dan sanksi administratif.

“Sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.

Selain sanksi administratif, majelis menyatakan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela.

“Terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela,” jelasnya.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri terkait dugaan akses ilegal terhadap sistem teknologi kepolisian.

Eko Hadi Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Meski menerima putusan pemecatan dari majelis KKEP, Eko Hadi tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Ia menyatakan akan menempuh upaya banding melalui mekanisme yang tersedia di lingkungan Polri.

“Atas putusan ini, EHS menyatakan banding,” ujar Trunoyudo.

Pengajuan banding tersebut membuat proses penjatuhan sanksi etik masih harus melalui tahapan lanjutan. Hasil pemeriksaan pada tingkat banding nantinya akan menentukan keputusan akhir dalam mekanisme kode etik profesi Polri.

Dengan demikian, putusan PTDH yang telah dibacakan perlu dipahami sebagai keputusan pada tingkat sidang KKEP yang masih dapat diuji melalui mekanisme banding.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam

Sidang KKEP terhadap Eko Hadi berlangsung pada Selasa (17/11/2026) di lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Polri, persidangan berlangsung sekitar sembilan jam, dimulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Majelis juga memeriksa sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan dan dihadirkan atas permintaan pihak terduga pelanggar.

Dalam persidangan tersebut, majelis memeriksa dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal terhadap sistem milik Polri.

Akses yang dipersoalkan berkaitan dengan perangkat dan sistem di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Majelis kemudian menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH.

Dikaitkan dengan Perkara Dugaan Penyadapan Presiden

Perkara etik yang menjerat Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus tersebut menjadi perhatian setelah muncul dugaan penggunaan akses teknologi kepolisian untuk melakukan pemantauan atau penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terkait dengan penggunaan maupun penerimaan informasi hasil akses ilegal tersebut.

Namun, proses etik dan proses pidana merupakan dua jalur penanganan yang berbeda. Putusan KKEP berkaitan dengan pertanggungjawaban profesi dan disiplin anggota Polri, sedangkan pembuktian tindak pidana harus dilakukan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan pidana.

Karena itu, perkembangan perkara pidana tetap perlu ditunggu berdasarkan keterangan resmi penyidik dan proses hukum yang berjalan.

Kembali ke Mako Brimob untuk Menjalani Penahanan

Setelah persidangan selesai, Eko Hadi yang mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dibawa kembali ke Markas Komando (Mako) Brimob di Depok.

Kepulangannya ke lokasi tersebut dilakukan untuk melanjutkan masa penahanan dalam perkara yang sedang ditangani penyidik Bareskrim Polri.

Dengan demikian, terdapat dua proses yang berjalan terhadap Eko Hadi, yakni proses penegakan kode etik profesi yang menghasilkan putusan PTDH serta proses hukum pidana yang masih berlangsung.

Penegakan Kode Etik Jadi Sorotan di Internal Polri

Putusan terhadap Eko Hadi kembali menempatkan penanganan dugaan penyadapan Presiden sebagai perhatian publik. Selain menyangkut penggunaan teknologi kepolisian, perkara ini juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan internal, kepatuhan terhadap prosedur, serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki akses terhadap sistem informasi institusi.

Pengajuan banding oleh Eko menjadi tahapan berikutnya yang perlu dicermati. Sementara itu, proses pidana harus tetap berjalan secara independen berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Publik kini menantikan kelanjutan pemeriksaan pada tingkat banding serta perkembangan penyidikan untuk mengungkap secara utuh rangkaian dugaan akses ilegal tersebut.

Komentar