JurnalPatroliNews | Jakarta – Istana Kepresidenan membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan selama sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Prasetyo menjelaskan pertemuan berlangsung pada Selasa pagi. Salah satu hal yang dibicarakan adalah dinamika hukum dan politik menyusul perkembangan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Prasetyo.
Ia kemudian membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Prabowo Disebut Tidak Menolak Niat Gibran
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, tidak ada pernyataan penolakan dari Presiden dalam pertemuan tersebut. Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran dalam pembicaraan yang berlangsung di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo tidak menyampaikan bahwa Presiden telah menerima atau menyetujui pengunduran diri tersebut. Dengan demikian, pernyataan Istana sejauh ini menegaskan adanya penyampaian niat untuk mundur, bukan pengumuman bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen di PTUN
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN).
“Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” kata Prasetyo.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang berkembang setelah adanya keputusan dari MK dan MA. Perkembangan tersebut turut memicu perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden dan langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya.
Gibran Pilih Melanjutkan Perjuangan Hukum
Setelah keterangan Istana disampaikan, Gibran turut memberikan tanggapan kepada awak media. Ia menyatakan menghormati kritik dan masukan masyarakat serta tidak ingin persoalan yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menempuh langkah hukum yang tersedia di MA.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa jalur hukum masih menjadi bagian dari langkah yang hendak ditempuh Gibran untuk menjawab persoalan dokumen pendidikannya.
Status Pengunduran Diri Masih Menunggu Kejelasan
Pernyataan Istana mengenai niat Gibran untuk mundur menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Namun, publik perlu membedakan antara penyampaian niat pengunduran diri dan proses pengunduran diri yang telah berlaku secara resmi.
Hingga keterangan yang disampaikan Prasetyo, belum ada pengumuman bahwa Gibran telah efektif meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, pemerintah menegaskan tetap menjalankan tugas dan pelayanan publik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kejelasan langkah Gibran, proses hukum yang ditempuh, serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Di tengah perhatian publik terhadap persoalan tersebut, kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap konstitusi menjadi hal penting agar dinamika politik tidak berkembang melampaui fakta dan prosedur yang sebenarnya.
Komentar