JurnalPatroliNews | Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menegaskan bahwa integritas dan hati nurani harus menjadi fondasi utama bagi setiap jaksa dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum. Kecerdasan intelektual dan penguasaan aturan hukum, menurutnya, tidak akan memiliki makna apabila tidak disertai moralitas, kejujuran, serta tanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan ST Burhanuddin saat memberikan pembekalan secara langsung kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang II Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 501 calon jaksa serta lima peserta dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam pembekalan itu, Jaksa Agung menegaskan bahwa materi yang disampaikan bukan sekadar teori hukum maupun teknis pelaksanaan tugas. Lebih dari itu, ia ingin menanamkan nilai, prinsip, dan karakter yang harus menjadi pegangan seorang jaksa sepanjang menjalankan profesinya.
“Ingat! Perubahan status menjadi Jaksa bukan sekadar perubahan jabatan, tetapi terdapat amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Burhanuddin.
Ia menekankan, seorang jaksa harus memiliki kemampuan beradaptasi, integritas, jiwa korsa, hati nurani, profesionalisme, kedisiplinan, serta adab dan etika dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Integritas Tidak Boleh Ditukar dengan Kepentingan
Burhanuddin memberikan penekanan khusus terhadap integritas sebagai prinsip yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi, kelompok, maupun pihak tertentu.
Menurutnya, Kejaksaan membutuhkan aparat penegak hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menjaga kejujuran dan moralitas ketika menghadapi berbagai persoalan hukum.
“Saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi menggadaikan moral dan integritas. Saya membutuhkan Jaksa yang cerdas, berintegritas, dan bermoral,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kecakapan profesional seorang jaksa harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral. Sebab, kewenangan penegakan hukum yang dimiliki jaksa dapat berdampak langsung terhadap hak, kebebasan, dan keadilan bagi masyarakat.
Hati Nurani Menjadi Pembatas Kewenangan
Selain integritas, Jaksa Agung mengingatkan pentingnya hati nurani sebagai pengendali dalam menggunakan kewenangan penuntutan.
Ia menilai, seorang jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam menangani perkara. Karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada hukum, fakta, dan pertimbangan yang objektif, bukan kepentingan di luar penegakan hukum.
“Seorang Jaksa memegang kewenangan yang sangat besar dalam penanganan perkara. Pada titik inilah hati nurani menjadi pembatas agar kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan,” tegas Burhanuddin.
Pesan tersebut menempatkan profesionalisme dan etika sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum bukan hanya tentang kemampuan menerapkan pasal, melainkan juga memastikan setiap proses berjalan secara adil dan bertanggung jawab.
Calon Jaksa Diminta Kuasai KUHP dan KUHAP Baru
Menghadapi perkembangan hukum dan semakin kompleksnya bentuk kejahatan, Burhanuddin meminta para peserta PPPJ tidak berhenti belajar serta terus memperbarui pengetahuan.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan KUHP dan KUHAP baru secara menyeluruh. Para calon jaksa juga dituntut memahami perkembangan kejahatan modern, termasuk tindak pidana berbasis teknologi, kejahatan lintas negara, pencucian uang, hingga tindak pidana korporasi.
“Jangan pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki, karena profesionalitas seorang Jaksa diuji dari kemampuannya menghadapi persoalan hukum yang nyata, menyelesaikan perkara secara bertanggung jawab, dan menerapkan hukum secara tepat,” ujarnya.
Penguasaan hukum, menurut pesan tersebut, harus disertai kemampuan analisis yang tajam agar jaksa mampu menghadapi perubahan pola kejahatan dan perkembangan masyarakat.
Disiplin, Etika Digital, dan Sinergi Antarinstansi
Dalam pembekalan tersebut, Jaksa Agung juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, kondisi fisik yang prima, serta penampilan yang rapi dan berwibawa.
Para peserta diminta membangun sinergi dengan Kepolisian, lembaga peradilan, pemasyarakatan, dan instansi terkait. Kerja sama antarlembaga dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum yang efektif sekaligus menghindari ego sektoral.
Perhatian juga diarahkan pada perilaku jaksa di ruang digital. Burhanuddin mengingatkan agar calon jaksa bijak menggunakan media sosial dan tidak mempertontonkan gaya hidup berlebihan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Ia menyebut para peserta sebagai generasi penerus sekaligus calon pemimpin Kejaksaan yang memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi.
Kecerdasan tanpa adab, menurutnya, dapat kehilangan arah. Sementara kemampuan tanpa etika berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Jadilah Jaksa yang kehadirannya dapat memberikan manfaat, kewenangannya membawa keadilan, dan tindakannya mencerminkan kehormatan institusi,” pesan Jaksa Agung.
Kepercayaan Publik Menjadi Ukuran Kehormatan Jaksa
Pembekalan kepada ratusan calon jaksa tersebut menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kecakapan aparat dalam memahami peraturan perundang-undangan.
Integritas, keberanian menjaga kebenaran, kedisiplinan, dan kemampuan menempatkan kepentingan keadilan di atas kepentingan pribadi menjadi bagian penting dari karakter seorang penegak hukum.
Melalui pembekalan tersebut, Jaksa Agung berharap peserta PPPJ Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 dapat tumbuh menjadi jaksa yang unggul secara intelektual dan profesional, sekaligus menjunjung tinggi moral, hati nurani, serta adab dan etika.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan hanya slogan integritas.
Komentar