JurnalPatroliNews, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap Sidang Tahunan MPR bisa jadi momentum bagi semua lembaga negara, pejabat, serta rakyat Indonesia untuk menyegarkan komitmen melaksanakan amanat dan kedaulatan rakyat.
Diketahui, Sidang Tahunan ini akan berlangsung pada 16 Agustus 2021 dengan protokol kesehatan.
Hidayat pun berharap para pejabat di berbagai lembaga negara dapat memberikan keteladanan bagi masyarakat untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang ada. Khususnya dalam komitmen meneguhkan dan menyukseskan demokrasi di Indonesia melalui sidang tahunan ini.
“Saya berharap sidang tahunan kali ini dapat menghadirkan MPR sebagai lembaga yang memberikan bukti tentang bisa dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan yang dibuatnya, serta memberikan keteladanan kepada rakyat agar bisa diajak menaati segala peraturan, termasuk dalam hal terkait dengan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini, dan gotong royong atasi pandemi,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Minggu (15/8/2021).
Hidayat pun meminta agar sidang tahunan MPR tak hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial belaka. Ia berpesan agar kegiatan ini dapat menjadi wahana bagi masing-masing lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD. Sehingga rakyat bisa melihat dan mendengar secara langsung.
Dalam kegiatan ini, lanjutnya, para pimpinan lembaga negara bisa memberikan laporan kinerja mereka untuk melaksanakan amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat atau amanat tersebut.
“Salah satu yang ditunggu dalam setiap Sidang Tahunan MPR adalah Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan Presiden. Sebelum menyampaikan pidatonya, sebaiknya Presiden berefleksi kembali terkait apa yang telah disampaikannya pada tahun lalu,” kata Hidayat.
“Apakah yang dilaporkan, dipidatokan dan direncanakan sudah benar-benar berjalan? Sejauh mana peningkatan dibanding tahun yang lalu? Serta bagaimana strategi dan program untuk mengalahkan tantangan di masa yang akan datang, berbarengan dengan pandemi yang masih menelan banyak korban baik fisik, ekonomi, hingga sosial,” imbuhnya.
Hidayat pun berharap agar MPR dapat menunjukan dirinya kepada rakyat sebagai lembaga negara yang betul-betul melaksanakan semua ketentuan perundangan dan konstitusi. Dengan hal ini ia berharap MPR dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lain, termasuk eksekutif.
Lebih lanjut, ia menjelaskan MPR juga memiliki fungsi untuk memberikan imunitas ideologi Pancasila melalui sosialisasi Empat pilar MPR. Untuk itu, MPR harus memastikan agar setiap silanya benar-benar dijalankan. Sehingga, bisa berkontribusi positif mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi.
“Melalui kegiatan sosialisasi Empat pilar MPR RI secara lebih masif dan efektif, maka selain virus COVID-19 yang sedang kita hadapi, pejabat negara dan rakyat juga diharapkan tidak terkena virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti liberalisme, hedonisme, individualisme, kapitalisme, radikalisme, komunisme maupun separatisme,” tuturnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai virus ideologi bisa sangat berbahaya bagi Bangsa. Terlebih di saat negara sedang berjuang menyelamatkan rakyat dengan melawan ‘penjajahan’ COVID-19.
Ia pun mencontohkan salah satu bentuk virus kapitalisme atau liberalisme adalah kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dibanding aspek kesehatan atau sosial masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini.
“Ini seharusnya seimbang. Jadi kesehatan dan keselamatan masyarakat harus benar-benar jadi perhatian bersama,” tambahnya.
Selain itu, Hidayat juga menekankan pentingnya melindungi bangsa dari virus otoritarianisme maupun sikap radikalisme yang anti demokrasi. Menurutnya hal ini harus dicegah dan dikoreksi dengan pemahaman yang baik dan benar terkait Empat pilar MPR RI, juga sikap ketaatan terhadap konstitusi secara menyeluruh.
“MPR harus jadi teladan taat kepada ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk dalam hal yang terkait dengan amandemen. Prinsip demokrasi harus terus dijaga, agar tidak terjangkit virus otoritarianisme dan radikalisme tersebut,” ujarnya.
“Oleh karena itu, saya berharap sidang tahunan MPR ini bisa menjadi momentum menyegarkan konsistensi dan komitmen masing-masing lembaga negara untuk semakin melaksanakan 4 pilar MPR RI dalam setiap kebijakan lembaga dan aktivitas para pejabatnya. Dan Rakyat terus mengawasi serta memberikan kritik juga sarannya agar amanat Rakyat itu dapat dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga Negara yang menyampaikan laporan kinerjanya melalui Presiden RI, pada Sidang Tahunan MPR 16/8/2021,” pungkasnya.
(dtk)
Komentar