JurnalPatroliNews – Jakarta – Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sedang mengembangkan sistem digital yang bertujuan untuk mengawasi pemajakan atas produksi kelapa sawit.
Sistem ini diharapkan dapat diluncurkan dalam waktu dekat untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi di sektor perkebunan sawit.
Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa sistem baru ini akan diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves).
“Kami berencana untuk mendigitalisasi pemajakan atas produsen CPO (crude palm oil),” kata Pahala, dikutip pada Minggu, (13/10/2024).
Selama ini, pengawasan pajak atas produk sawit hanya didasarkan pada luas izin lahan perkebunan. Pahala mengakui bahwa sistem pengawasan yang ada saat ini rentan terhadap kebocoran, di mana perusahaan dapat menampung produk sawit ilegal yang tidak berasal dari perkebunan mereka sendiri.
Oleh karena itu, sistem yang baru dirancang akan berbasis pada jenis-jenis produk CPO yang diproduksi serta diekspor.
“Melalui sistem ini, pajak akan dikenakan pada CPO yang diekspor, serta pada produk-produk seperti minyak goreng dan olein,” tegasnya.
Peluncuran sistem digital ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem yang telah ada. Menurut Pahala, CPO yang diekspor saat ini sudah terlacak melalui sistem Inaportnet.
CPO untuk bahan biodiesel terlacak dalam sistem subsidi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPK), dan CPO yang diolah menjadi minyak goreng terlacak dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).
Pahala juga menjelaskan bahwa sistem ini akan segera diluncurkan oleh Kemenko Marves, yang akan berkoordinasi dengan enam kementerian/lembaga terkait. “Kami berharap sistem ini bisa diluncurkan sebelum 20 Oktober 2024,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa ada potensi penerimaan negara dari pajak yang hilang sebesar Rp 300 triliun akibat ulah 300 pengusaha yang belum membayar kewajiban pajaknya.
Hashim menyebut bahwa Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih, berkomitmen untuk mengejar potensi penerimaan ini setelah dilantik.
Data tersebut berasal dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki potensi penerimaan yang belum tergali.
Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menyatakan bahwa perbaikan tata kelola di sektor ini dapat meningkatkan penerimaan negara serta memastikan kepatuhan hukum di kalangan pengusaha sawit.
Komentar